Berbagi Kebahagiaan Jelang Ramadan di Zona Merah Kemiskinan Purbalingga

“Negara harus hadir ketika masyarakat membutuhkan. Oleh karena itulah maksud diadakannya pasar murah ini adalah agar harga-harga kebutuhan jelang Ramadan tetap terkendali,” ucapnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, beberapa waktu lalu.

Dalam pasar murah kali ini, Pemkab menyiapkan 29 stan yang menjajakan berbagai macam kebutuhan dengan harga relatif murah. Tiwi juga membagikan sebanyak 1.017 paket sembako gratis untuk warga yang terdiri dari daging sapi, ayam, lele, beras dan minyak goreng.

Tiwi menilai, masyarakat yang berada di zona merah kemiskinan perlu diasup dengan nutrisi yang seimbang sehingga kualitas hidup masyarakat yang berada di zona merah kemiskinan akan terangkat.

“Sengaja saya tempatkan pasar murah di Tunjung Muli yang masih dalam zona merah agar kualitas hidup masyarakat Tunjung Muli bisa terangkat,” ucapnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Purbalingga, Sidik Purwanto mengemukakan, gelaran pasar murah tersebut melibatkan berbagai unsur mulai dari masyarakat umum seperti paguyuban Tiong Hoa Purbalingga, BUMN serta BUMD.

“Semua harus ikut berperan aktif mengentaskan kemiskinan di Purbalingga. Pelibatan semua unsur di gelaran pasar murah kali ini adalah usaha untuk mencapai hal tersebut,” ucap Sidik.

Sebelumnya, Pemkab Purbalingga mengklaim angka kemiskinan tahun 2018 turun sebanyak 3,18 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada 2017, angka kemiskinan mencapai 18,8 persen. Angka ini menurun menjadi 15,62 persen pada 2018.

“Di hari jadinya yang ke-188, Purbalingga menorehkan prestasi menurunkan angka kemiskinan sebesar 3,18 persen,” ucap Tiwi dalam kesempatan terpisah.

Tiwi mengungkapkan, pengentasan kemiskinan Pemkab Purbalingga dengan cara intervensi berbagai pihak ke desa yang berkategori zona merah atau rawan kemiskinan.

Kemiskinan di Purbalingga bisa turun signifikan berkat kerjasama semua pihak. Pemkab melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendampingi 45 desa tersebut.

“Pimpinan OPD mendampingi Desa yang berada pada zona merah kemiskinan untuk mengetahui persoalan mendasar kemiskinan dan bagaimana solusi yang ditawarkan,” dia mengungkapkan.

Pemkab juga mendorong pemerintah desa menggunakan anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat.

Menurut Tiwi, APBDes harus pro-poor, artinya secara langsung maupun tidak langsung sasaran penerima program atau kegiatan diarahkan lebih banyak untuk mengintervensi pada keluarga miskin. Kedua, pro-job yaitu agar kegiatan didesain untuk lebih mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

Ketiga, pro-growth yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah terutama di wilayah miskin. Keempat, pro-environment yaitu dalam melakukan program dan kegiatan harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Kami mendorong agar keempat unsur tersebut dipenuhi agar kemiskinan di Purbalingga semakin berkurang,” jelasnya.

Pengentasan kemiskinan juga memerlukan kerjasama dengan para pengusaha swasta. Harapannya, masyarakat lebih cepat sejahtera.