Pidato Wiranto Ditolak Trah Paku Buwana

Surakarta - Puluhan trah sentana dalem Kraton Kasunanan Surakarta dari keturunan Paku Buwana II hingga Paku Buwana XIII menanda tangani statemen penolakan atas Sabda Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwana XIII (SISKS PB XIII). Mereka juga membantah pidato Menkopolhukam Jendral Purn Wiranto.

Dituliskan oleh KRjogja.com, Sabda Dalem SISKS Paku Buwana XIII berisi tentang rekonsiliasi keluarga kraton. Sedangkan pidato Menkopolhukam Jendral Purn Wiranto yang menyatakan persoalan kraton Surakarta telah selesai.

"Bahwa pada saat tingalan jumenengan (peringatan naik tahta .Red) ke-15 Raja SISKS Pakubuwono (PB) XIII di Kraton Surakarta, muncul Sabda Dalem SISKS PB XIII yang berisi tentang rekonsiliasi keluarga kraton serta pidato Menkopolhukam Jendral Purn Wiranto yang menyatakan persoalan kraton Surakarta telah selesai. Padahal itu tidak benar," kata juru bicara trah PB II hingga XIII, GKR Timoer Rumbai Kusuma.

GKR Timoer Rumbai Kusuma adalah putri sulung PB XIII, GPH Mangkoeboemi. GPH Mangkoeboemi merupakan putra PB XIII dan sering disebut-sebut sebagai calon putra mahkota. Selain itu ada pula Dra GKR Wandansari Koes Moertiyah ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) dan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Kraton Surakarta KGPH Dr Edi Wirabumi.

Pernyataan itu disampaikan Rabu (3/4/2019) di sebuah rumah makan di Solo. Dalam statemen resmi itu, para sentana dalem yang merupakan keluarga dinasti Mataram Kraton Surakarta berharap Presiden RI Joko Widodo dan pemerintah RI hadir memayungi kerukunan keluarga besar Kraton Surakarta.

"Sejalan dengan yang disampaikan Presiden Jokowi kepada Gusti Moeng di istana Bogor beberapa waktu lalu," kata GKR Timoer Rumbai.

Selain itu, keluarga dan keturunan Paku Buwana juga menyebutkan bahwa Menkopolhukam Wiranto yang ditugaskan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah Kraton Surakarta ternyata tak menjalankan tugasnya.

" Faktanya putra-putri PB 13, putra - putri PB 12 serta keturunan PB II hingga PB XI tidak dilibatkan semua. Bohong pidato yang menyebut sudah terjadi kerukunan putra putri PB 12 dan 13 dan semua menyatu," kata Gusti Moeng.

Sementara itu, Dr Wirabumi SH menambahkan saat ini masih ada dua perkara terkait keabsahan hukum tentang status hukum bebadan. Karenanya ia menganggap aneh jika disebutkan kelembagaan Kraton Surakarta sudah sah.

"Anehnya, ada pejabat setingkat menteri yang merestui pengesahan Bebadan baru yang hanya sepihak mengakomodir trah Pakubuwanan," kata Wirabumi.

Menurut Gusti Moeng pembentukan Bebadan baru itu tidak melibatkan semua putra putri PB XII, PB XIII dan juga perwakilan sentana darah dalem.

"Yang tak kalah penting, proses hukum masih berjalan, maka trah PB II hingga XIII tidak mengakui kelembagaan yang dibentuk Sinuhun yang juga ayah saya itu," ujar GKR Timoer Rumbai Kusuma putri sulung PB XIII.

Para keturunan Paku Buwana ini meminta agar pemerintah Indonesia hadir sebagaimana amanat Undang- Undang. Menjadi pemersatu keluarga Kraton Surakarta agar pelestarian adat dan tradisi budaya di Kraton Surakarta bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Ikuti berita-berita menarik lainnya dari krjogja.com

Simak video pilihan berikut di bawah: