4 Fakta tentang Kampanye Golput di Media Sosial

Oleh Switzy Sabandar pada 28 Feb 2019, 12:00 WIB
Diperbarui 01 Mar 2019, 02:14 WIB
Golput

Liputan6.com, Yogyakarta - Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM melalui Laboratorium Big Data Analytics melakukan analisis big data tentang isu golput menjelang Pemilu 2019. Golput yang merupakan akronim dari golongan putih dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku untuk tidak menggunakan hak suara dalam pemilu.

Data diperoleh melalui beberapa sumber, yakni percakapan di media sosial Twitter dan pemberitaan di 276 media online. Metode pengambilan data menggunakan Application Programming Interface dalam rentang waktu 27 Januari sampai 19 Februari 2019.

Analisis peta potensi golput menjelang Pemilu 2019 menguak lima fakta yang mengejutkan. Pertama, pemetaan isu golput berdasarkan sebaran geografis cenderung Jawa sentris.

Analisis data Twitter menunjukkan bahwa Jawa Barat (21,60 persen), DKI Jakarta (14,94 persen), dan Jawa Timur (14,64 persen) adalah daerah dengan percakapan isu golput terbanyak jika dibandingkan dengan daerah lain.

"Salah satu wujudnya diekspresikan lewat tagar yang berbicara soal golput dan kampanye soal golput," ujar Arya Budi, dosen DPP Fisipol UGM, Senin, 25 Februari 2019.

Tagar yang dimaksud bertuliskan tetap golput, mari golput, suara golput, 2019 tetap golput, coblos samping, pemilu membunuhmu, dan sebagainya.

Kedua, terjadi peningkatan pembicaraan isu golput di media sosial pada 5 Februari dan 18 Februari 2018. Hal ini ditandai dengan terjadi 500 percakapan per hari pada kedua tanggal itu, sedangkan hari biasa hanya sekitar 50 percakapan golput per hari.

Arya menilai ada dua hal yang menyebabkan peningkatan percakapan pada kedua hari itu. Pada tanggal 5 Februari, isu golput masif berputar dalam percakapan publik karena ada pihak-pihak berpengaruh, misal, akun dengan jumlah pengikut ribuan atau jutaan, yang secara sengaja atau tidak memulai perbincangan.

Sedangkan, pada tanggal 18 Februari 2019, peningkatan perbincangan isu golput di media sosial karena momentum politik, yakni debat calon presiden yang digelar satu hari sebelumnya.

 

2 of 3

1 dari 10 Perbincangan di Media Sosial adalah Kampanye Golput

Golput
Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM melalui Laboratorium Big Data Analytics melakukan analisis big data tentang isu golput menjelang Pemilu 2019.(Liputan6.com/ Switzy Sabandar)

Ketiga, satu dari dari 10 percakapan tentang golput adalah percakapan untuk mengampanyekan golput. Penelitian ini menganalisis 2.840 percakapan tentang golput dan menemukan 269 percakapan ditujukan untuk mengampanyekan golput.

Mereka juga mengidentifikasi akuntan yang dibuat khusus untuk berkampanye Golput atau mengajak orang untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu.

Keempat, terdapat tiga provinsi di Jawa yang paling banyak mengampanyekan golput di media sosial, yakni DKI Jakarta sebanyak 20 titik, Jawa Barat ada 17 titik, dan Jawa Tengah sejumlah 12 titik.

Arya berharap kepada penyelenggara dan peserta pemilu dapat menindaklanjuti data-data analisis tentang isu golput itu.

"Hal ini penting karena selain munculnya problem legitimasi, pemilu hanya akan dinikmati elite jika publik memilih diam di rumah," ucap Arya.

 

3 of 3

Ancaman bagi Demokrasi

Golput
Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM melalui Laboratorium Big Data Analytics melakukan analisis big data tentang isu golput menjelang Pemilu 2019.(Liputan6.com/ Switzy Sabandar)

Wawan Mas'udi, wakil dekan dan dosen DPP Fisipol UGM, berpendapat golput memberi dampak delegitimasi demokrasi di Indonesia. Demokratisasi masih dalam proses pematangan dan terus menghadapi ancaman ketidakpercayaan.

"Demokrasi tidak berfungsi optimal tanpa keterlibatan warga negara danmasifnya golput akan menjadi ancaman bagi legitimasi demokrasi," tutur Wawan.

Ia juga memaparkan sejumlah alasan munculnya potensi golput di masyarakat antara lain, tidak puas dengan petahana, tetapi oposisi juga dipandang tidak layak, kandidat yang dipandang tidak mewakili dan sikap golput sebagai voting protes, sistem politik atau rezim dipandang tidak legitimate dan memberi suara hanya akan memberi legitimasi sistem yang ada, sistem yang ada tidak menjamin keadilan sehingga muncul golput sebagai bentuk perlawanan, dan memilih atau tidak menjadi hak konstitusional.

"Menjelang Pemilu 1997, golput sangat tinggi karena rezim dipandang tidak legitimate dan kalau sekarang sebenarnya tidak seperti itu, tetapi dari percakapan di media sosial seolah-olah masih dirasakan," kata Wawan.

Lanjutkan Membaca ↓