Jalan Terjal Layanan Kesehatan di Perbatasan

Liputan6.com, Jakarta - Berbeda dengan kebanyakan daerah di Jawa, kondisi prasarana perhubungan di wilayah terluar Indonesia menjadi penentu mustahil atau tidaknya masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan. Tengoklah sebuah dusun di Desa Gunung Bulat, misalnya. Jalan akses satu-satunya menuju puskesmas terdekat belum beraspal. Bila hujan, jalan ini tak dapat dilalui.

Nita, Kepala Puskesmas Kecamatan Paloh, sudah "menjeritkan" rintangan ini. Nita, yang sudah bertugas enam tahun, menjelaskan parahnya jalan itu sangat dipengaruhi oleh lalu lalangnya kegiatan pengangkutan sawit.

Beban penggunaan yang tinggi tak dibarengi upaya pemeliharaan, baik pemerintah maupun perusahaan sawit mengabaikannya. Tiada pilihan lain, warga setempat terpaksa tidak bisa berobat ke puskesmas di musim penghujan.

Gunung Bulat adalah salah satu desa di Kecamatan Paloh, wilayah di ujung perbatasan darat Kabupaten Sambas dengan Malaysia. Di pucuk wilayah lain, Desa Temajuk, desa terluar di Kecamatan Paloh, situasinya jauh lebih rumit.

Kepala Puskesmas Temajuk Jumaini menceritakan kondisi puskesmas di desa itu tidak cukup memadai untuk melayani pasien dengan penyakit dan kondisi tertentu. Padahal bila warga hendak mengakses Puskesmas Kecamatan atau rumah sakit umum daerah, mereka harus berhadapan dengan Sungai Sumpit. Ketika surut, sungai ini tidak dapat diseberangi, orang harus menunggu air pasang.

Ada cara lain, sebetulnya, yaitu menggunakan kapal. Sayangnya jaringan sinyal di wilayah itu tak selalu bagus sehingga menghambat komunikasi warga dengan pihak dermaga di Pelabuhan Prigi Pigai–salah satu dermaga yang harus dilintasi untuk menuju ke kota–ketika membutuhkan feri untuk mengangkut pasien.

Dalam keadaan normal pun feri tak beroperasi 24 jam. Faktor lain yang memberatkan warga ialah pungutan Rp 300-400 ribu untuk setiap ambulans yang akan menyeberang menggunakan feri.

Yang paling terancam menghadapi kondisi serupa itu adalah pasien kritis atau pasien yang membutuhkan penanganan segera. Seorang aktivis Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kabupaten Sambas menginformasikan bahwa angka kelahiran di Desa Temajuk sangat tinggi.

Setiap bulan pasti ada yang melahirkan. Akibat kondisi jalan dan transportasi secara umum, sepanjang 2017 di desa itu tercatat tiga kasus ibu melahirkan di tengah jalan.

Tak mengherankan bila, misalnya, warga Kecamatan Paloh, khususnya di Desa Temajuk, juga kecamatan lain seperti Sajingan Besar, harus dilarikan ke Rumah Sakit di Kuching, Malaysia. Mahal biayanya, tentu saja. Tapi hal ini tetap terpaksa dilakukan karena waktu tempuhnya yang lebih pendek, sekitar setengah jam dari Sajingan dan tiga jam dari Paloh, ketimbang ke rumah sakit milik pemerintah daerah di pusat Kota Sambas.

Untuk menuju Rumah Sakit Sambas, warga harus menyeberangi dua sungai dengan feri dan menempuh jalur darat berlumpur hingga ke kota, memakan waktu normal sekitar enam jam dari Sajingan. Itu pun jika cuaca sedang tidak hujan. Sering warga tak bisa dirujukkan ke rumah sakit jika kondisinya hujan, karena ambulans tidak dapat melewati jalur berlumpur yang berat.

Pengaruh kondisi jalan itu sangat besar, khususnya untuk wilayah terdepan di Kabupaten Sambas, itu tadi, Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Paloh.

Dewi Anggraeni, seorang bidan desa, menuturkan betapa sulitnya penduduk desa-desa terjauh di Sajingan mengakses puskesmas kecamatan. Dari dua desa terjauh, Desa Sebunga dan Desa SeiBening, perjalanan menuju puskesmas memerlukan waktu antara 3-4 jam dalam cuaca normal. Kondisi jalan serta jarak kedua desa dengan puskesmas kecamatan menjadi sebab lamanya waktu tempuh itu.

Sebagai wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, baik di darat maupun laut, Sambas berpenduduk sekitar setengah juta orang yang masalah kesehatannya kompleks. Rasio kemiskinan, 8,545 persen dari total populasi, ikut berkontribusi terhadap kondisi kesehatan.

Angka Kematian Bayi (2016: 113 kasus) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (2016: 12 kasus) masih cukup tinggi, bahkan ada sekitar 20 persen atau 2.696 ibu hamil yang diperiksa tergolong dalam kasus risiko tinggi/komplikasi yang membutuhkan rujukan.

Faktor penyebab yang paling dominan adalah keterbatasan akses pelayanan kesehatan, juga tingkat pendidikan dan kesadaran terhadap kesehatan reproduksi yang masih rendah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh minimnya sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk kesehatan.

Masalah lainnya berkaitan dengan ketersediaan akses layanan kesehatan, kurang cukupnya tenaga kesehatan, program-program sosial khususnya untuk kesehatan belum tepat sasaran, serta belum meratanya penunjang konektivitas bagi warga.

Alokasi anggaran kesehatan yang bersumber dari daerah juga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar layanan kesehatan. Proporsinya memang sudah lebih dari 10 persen dari total anggaran daerah, sekitar Rp250 miliar.

Tapi, melihat kondisi yang ada, angka ini belum cukup. Dan angka ini pun sebetulnya bersumber dari kucuran dana pusat serta provinsi. Untuk program afirmasi dalam bidang kesehatan di wilayah perbatasan ini, pemerintah pusat maupun provinsi sudah memberikan anggaran khusus. Masalahnya, jangkauannya belum sampai di seluruh desa di wilayah perbatasan.