Penyidikan Kasus Hibah Pilwalkot Makassar Mengerucut ke Sini

Liputan6.com, Makassar Penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel terus menggenjot pemeriksaan ulang sejumlah saksi-saksi dalam proses penyidikan kasus dugaan penyimpangan dana hibah Pemilihan Wali Kota Makassar (Pilwalkot Makassar) periode 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum kota Makassar (KPU Makassar).

"Saksi-saksi yang diperiksa ini sebelumnya telah diambil keterangannya di tahap penyelidikan. Penyidik mendalami kembali keterangannya. Saat ini sudah ada 6 orang saksi diperiksa ," kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani via telepon, Rabu (6/1/2019).

Dari sejumlah saksi yang telah diambil keterangannya di tahap penyelidikan kasus dana hibah Pilwalkot Makassar yakni berjumlah 25 orang. Kata Dicky, tidak menutup kemungkinan di antaranya bisa ditingkatkan statusnya sebagai tersangka.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya tetap menunggu hasil dari proses penyidikan yang saat ini masih berlangsung.

"Hasil proses penyidikan akan digelar melalui gelar perkara itu. Nah disitulah nantinya bisa ditahu siapa pihak yang akan berstatus tersangka," ujar Dicky.

Ia membeberkan ada beberapa saksi yang didalami keterlibatannya lebih jauh. Mereka, kata Dicky, berperan sebagai pengguna anggaran dan tak lain mereka adalah pihak KPU Makassar.

"Peranan Komisioner dan Sekretaris KPU Makassar di periode itu akan didalami lebih lanjut. Mereka kan pengguna anggaran dan tentunya sangat mengetahui tentang penggunaan dana hibah yang sedang disidik ini," ungkap Dicky.

Terpisah, Kepala Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kompol Yudha Wiradjati mengungkapkan dalam kasus dugaan penyimpangan dana hibah tersebut telah menemui titik terang. Selain kuat unsur perbuatan melawan hukum, juga didukung oleh hasil kordinasi pihaknya dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan perwakilan Sulawesi Selatan (BPKP Sulsel).

"Hasil kordinasi dengan BPKP Sulsel, disepakati jika dalam kegiatan bantuan dana hibah yang dikelola oleh KPU Makassar itu, diduga kuat telah merugikan keuangan negara," beber Yudha.

Meski demikian, taksiran kerugian negara dalam kegiatan bantuan dana hibah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2018-2023 tersebut, belum dapat ia beberkan.

"Intinya unsur kerugian negara dalam kasus dana hibah Pilwalkot Makassar ini ada. Kita tunggu dulu penetapan tersangka," kilah Yudha.