Korupsi Lampu Jalan, Pejabat Pemprov Sulbar Ditahan Kejati Sulsel

Oleh Eka Hakim pada 15 Des 2018, 23:04 WIB
Diperbarui 17 Des 2018, 20:13 WIB
Kabid Pemberdayaan Desa Provinsi Sulbar digiring masuk ke mobil tahanan oleh penyidik Kejati Sulsel (Liputan6.com/ Eka Hakim)

Liputan6.com, Makassar - Tim Penyidik bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) resmi menahan Kepala Bidang Pemberdayaan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Andi Baharuddin, Jumat 14 Desember 2018.

Baharuddin sendiri menyandang status tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lampu jalan tenaga surya di 144 desa di Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 31 Mei 2018.

Dimana proyek tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 dan 2017.

"Tersangka inisial AB kami tahan selama 20 hari dalam rangka menunggu perampungan berkas penuntutan," kata Andi Faik Nano Hamzah, Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) bidang Pidana Khusus Kejati Sulsel.

Selain Andi Baharuddin, sebelumnya Penyidik bidang Pidana Khusus Kejati Sulsel juga telah menahan tersangka lain.

Dia adalah Haeruddin, Direktur CV Binanga yang merupakan distributor PT Avecode International atau bertindak selaku rekanan dalam proyek pengadaan lampu jalan tenaga surya di 144 desa di Kabupaten Polewali Mandar.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel (Kejati Sulsel) bernomor: PRINT-231/R.4/Fd.1/05/2018 tanggal 31 Mei 2018.

2 of 2

Kronologi Dugaan Korupsi Pengadaan Lampu Jalan di Polman Sulbar

Kejati Sulsel tetapkan Kabid Pemberdayaan Desa Sulbar jadi tersangka korupsi pengadaan lampu jalan (Liputan6.com/ Eka Hakim)
Kejati Sulsel tetapkan Kabid Pemberdayaan Desa Sulbar jadi tersangka korupsi pengadaan lampu jalan (Liputan6.com/ Eka Hakim)

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Tarmizi mengatakan, Andi Baharuddin berperan mengarahkan para Kepala Desa untuk membeli lampu jalan kepada CV Binanga serta memfasilitasi pembayaran lampu jalan di Kantor BPMD Kabupaten Polman.

Sementara Haeruddin berperan melakukan penjualan lampu jalan tenaga surya di seluruh desa di Kabupaten Polman tahun 2016 dan 2017.

Perusahaan yang digunakan Haeruddin yakni CV. Binanga tidak mempunyai kualifikasi teknis ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 tahun 2015 tentang tata cara perizinan usaha ketenagalistrikan

"Kedua tersangka bersama-sama melakukan dugaan tindak pidana korupsi sehingga disinyalir merugikan negara," kata Tarmizi.

Jika ditinjau dari aspek penawaran. Dimana terdapat kemahalan penawaran sebesar Rp 2.550.000 per unit. Sehingga pada tahun 2016 dengan pembelian sebanyak 720 unit lampu jalan, potensi kerugian negara apabila mengacu pada harga penawaran tersebut sebesar Rp 1.1836.000.000 dan untuk tahun 2017 dengan pembelian sebanyak 715 unit lampu jalan, potensi kerugian negara mencapai Rp 1.823.250.000.

Sementara dari aspek keuntungan yang wajar berdasarkan pasal 66 ayat 8 Peraturan Presiden (Perpres) 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yakni "keuntungan dan biaya overhead yang wajar maksimal 15 persen"

Real cost untuk 1 item lampu jalan tenaga surya Rp 18.139.000 per unit, namun CV. Binanga menjual per unit lampu jalan seharga Rp 23.500 per unit sehingga terdapat selisih sebesar Rp 2.640.150 per unit. Total potensi kerugian negara untuk tahun 2016 sebesar Rp 1.900.908.000 dan tahun 2017 sebesar Rp 1.887.707.250.

Selanjut ditinjau dari aspek harga pembanding. Dimana diperoleh harga pembanding dari sinar dunia elektro di Surabaya untuk paket lampu jalan dengan spesifikasi yang hampir sama dengan paket lampu jalan yang diadakan oleh CV Binanga dengan kisaran harga sebesar Rp 11.000.000 per unit, terdapat selisih harga yaitu sebesar Rp 23.500.000- Rp 11.000.000 = Rp 12.500.000 per unit. Sehingga diperoleh potensi kerugian negara untuk tahun 2016 rinciannya Rp 12.500.000 per unit x 720 = Rp 9.000.000.000 dan tahun 2017 rinciannya Rp 12.500.000 x 715 = Rp 8.937.500.000

"Meski demikian kita tetap berkoordinasi dengan BPKP Sulsel untuk menentukan jumlah kerugian negara yang pasti," Tarmizi menandaskan.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓