Riuh Protes Pemegang E-KTP Tak Bisa Mencoblos dalam Pilkades Cilacap

Liputan6.com, Cilacap - Pilkades serentak Cilacap tahap kedua digelar pada Selasa, 27 November 2018. Tahapan Pilkades di 48 desa pun sudah dilalui, nyaris tanpa riak.

Mendadak, keriuhan terjadi. Sebabnya, ternyata warga pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP elektronik tak bisa mencoblos. Untuk menunaikan hak pilihnya, mereka mesti masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades.

Mendadak sontak, keputusan ini pun menuai protes keluarga, pendukung, maupun tim sukses calon kepala desa yang merasa dirugikan dengan aturan ini. Keharusan terdaftar dalam DPT bagi calon pemilih ini pun dianggap berpotensi menghilangkan hak suara warga yang sejatinya berhak memilih.

Protes itu salah satunya terjadi di Desa Rawaapu, Kecamatan Patimuan. Yosi Suparyo, pendukung yang juga keluarga seorang calon kepala desa mengatakan, di desanya seorang pemegang KTP elektronik tak bisa memilih jika tak tercantum dalam DPT Pilkades.

Menurut dia, aturan ini berlawanan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU-VII/2009. Dalam putusan ini, MK telah memerintahkan KPU membuat aturan teknis penggunaan hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan ketentuan bisa dengan menunjukkan KTP, paspor, KK atau sejenisnya yang masih berlaku.

Putusan MK ini lantas menjadi rujukan untuk pemilu lainnya dan praktis membuat pemilik KPT elektronik bisa memilih asal menunaikan hak pilihnya di daerah asal atau domisili yang tercantum dalam e-KTP.

"Ini juga menjadi rujukan untuk Pilkada, di mana seseorang warga yang memiliki KTP El dan secara ketentuan sudah memenuhi persyaratan memilih boleh mencoblos," ujarnya, Senin, 26 November 2018, malam.

Dia pun mengaku telah berkomunikasi dengan panitia pilkades di desanya. Jawaban yang diberikan ketua panitia, berdasarkan keputusan untuk meniadakan hak memilih bagi pemegang KTP elektronik yang tak terdaftar dalam DPT dengan mengacu kepada Perbup Cilacap Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Di pasal 7 Perbup tersebut, tertulis bahwa untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) harus terdaftar sebagai pemilih.