Rencana Kenaikan Tarif dan Batasi Akses ke Taman Nasional Komodo

Oleh Amar Ola Keda pada 26 Nov 2018, 13:00 WIB
Diperbarui 26 Nov 2018, 13:00 WIB
Pariwisata
Perbesar
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat saat menyerahkan anakan kelor ke para bupati (Liputan6.com/Ola Keda)

Liputan6.com, Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat mengungkapkan keresahannya terkait Taman Nasional (TN) Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat.

Menurutnya, keberadaan Taman Nasional Komodo hanya menguntungkan pemerintah pusat saja. Masyarakat di NTT dan sekitar taman nasional tak begitu merasakan keuntungannya.

Kondisi tersebut dianggap tidak adil oleh Viktor. Selain itu, gubernur NTT juga menyoroti tentang kebersihan di Kota Kupang dan Labuan Bajo.

Berikut sejumlah pernyataan dari gubernur NTT terkait kondisi Taman Nasional Komodo, Kota Kupang, dan Labuan Bajo.

2 dari 4 halaman

1. TN Komodo tak beri banyak keuntungan untuk NTT

Labuan Bajo
Perbesar
Wisatawan lokal saat berkunjung ke Pulau Komodo (Liputan6.com/Ola Keda)

Menurut gubernur NTT, peranan pemerintah pusat terkait pengelolaan Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat terlalu besar.

Dampaknya, masyarakat sekitar tidak mendapat keuntungan penuh dari keberadaan satwa langka komodo tersebut.

“Itu dikelola oleh pemerintah pusat, lalu NTT tidak kebagian apa-apa. Ada yang kebagian karena wisatawan nginap di Labuan Bajo, tapi itu tidak seberapa. Kalau hanya itu saja, anak saya yang tamat SD pun bisa,” kata Viktor Bungtilu Laiskodat.

Pernyataan tersebut dilontarkan saat acara dialog bersama Civitas Akademika dan Pimpinan Perguruan Tinggi se-Daratan Timor, Alor, dan Rote Ndao 2018.

“Di Labuan Bajo kita punya binatang langka, di saat dinosaurus dibuat menjadi film, kita malah punya komodo kecil-kecil yang mirip dinosaurus. Tetapi, sampai saat ini, tidak ada manfaat untuk NTT. Kita tidak dapat apa-apa,” kata Viktor.

 

3 dari 4 halaman

2. Batasi akses masuk Taman Nasional Komodo dan Naikan Tarif Kapal

Labuan Bajo
Perbesar
Pemandangan Labuan Bajo dari atas Bukit Cinta (Liputan6.com/Ola Keda)

Melihat ketimpangan terkait Taman Nasional Komodo tersebut, gubernur NTT akan mengusulkan pembatasan akses masuk ke taman.

Hingga saat ini, menurut Viktor, semua orang bisa memasuki taman dari arah manapun.

“Sesuatu yang unik ini tidak lagi punya harga, sehingga ke depan, saya akan bicara dengan pemerintah pusat untuk kita tutup. Kita akan buat syarat, kalau masuk ke situ minimal harus bayar 500 dollar Amerika,” kata gubernur NTT di Hotel Aston Kupang, Rabu (21/11/2018).

Gubernur NTT juga berencana mengusulkan kenaikan tarif bagi para pengunjung taman, khususnya pengunjung yang masuk dengan kapal.

Jika kapal yang masuk ke area Taman Nasional Komodo, maka harus membayar 50.000 dollar AS, kata Viktor.

Untuk melihat hewan langka komodo para pengunjung tidak bisa seenaknya. Hanya mereka yang mampu dan mau membayar.

“Ini tempat langka, sehingga hanya khusus bagi mereka yang cukup uang saja. Yang tidak cukup uang tidak usah datang karena tempat ini khusus buat orang yang luar biasa,” katanya.

4 dari 4 halaman

3. Kota Kupang dan Labuan Bajo kota terkotor

Labuan Bajo
Perbesar
Pintu masuk menuju Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo (Liputan6.com/Ola Keda)

Selain menyampaikan tentang TN Komodo, gubernur NTT juga mengungkapkan bahwa Kota Kupang, Ibu Kota Provinsi NTT dan Labuan Bajo, Ibu Kota Kabupaten Manggari Barat, sebagai kota terkotor.

Viktor menyebut, dua kota sama sekali bukan kota yang memiliki ciri khas bersih, terang, dan rapi.

“Khusus Kota Kupang, sampah berserakkan di hampir seluruh ruas jalan utama, terutama sampah plastik. Sedangkan Labuan Bajo itu, sampai lautnya bau akibat banyaknya sampah,” kata Viktor di acara dialog bersama Civitas Akademika dan Pimpinan Perguruan Tinggi Sedaratan Timor, Alor, dan Rote Ndao 2018, di Hotel Aston Kupang, Rabu (21/11/2018).

Menurut Viktor, kondisi itu terjadi karena belum ada kesadaran warga membuang sampah pada tempatnya. Dengan kondisi itu, lanjut Viktor, tentu menjadi tanggung jawab pemimpin mulai dari gubernur, wali kota, bupati, dan semua pemangku kepentingan lainnya. 

Lanjutkan Membaca ↓