Petani Banyumas Dukung Budi Waseso Tolak Impor Beras

Oleh Muhamad Ridlo pada 24 Sep 2018, 09:02 WIB
Diperbarui 26 Sep 2018, 08:13 WIB
Petani Banyumas dan Cilacap panen raya masa tanam kedua (MT 2) 2018 pada Juli dan Agustus lalu. (Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Liputan6.com, Banyumas - Polemik impor beras antara Direktur Utama Bulog, Budi Waseso (Buwas), dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita rupanya melambung jauh hingga perkampungan. Salah satunya di Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah.

Petani di Banyumas pun turut bersuara. Mereka mendukung sikap Buwas yang menolak impor beras. Mereka pun setuju karena beras di petani masih cukup untuk mengisi perut seluruh rakyat Indonesia.

Ketua Gabungan Kelompok Tani Sri Jaya Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Sartam, mengaku khawatir impor beras akan menyebabkan harga gabah dan beras lokal jatuh.

Akibatnya, petani Banyumas yang baru saja panen masa tanam kedua (MT 2) 2018, Juli dan Agustus lalu bisa gigit jari. Alih-alih harga beras naik, impor beras justru bakal menyebabkan harga gabah turun.

Dia berpendapat pemerintah tidak perlu impor beras. Pasalnya, harga gabah di tingkat petani pun ia sebut normal, yakni Rp 5.200 per kilogram. Adapun beras kualitas medium jenis IR seharga Rp 8.000-Rp 9.000 per kilogram.

Sepengalaman Sartam, setiap kali ada kebijakan impor beras, para petani selalu terdampak. Seperti pada impor beras sebelumnya, harga gabah turun hingga Rp 1.000 per kilogram.

"Kalau beras impor sampai masuk, otomatis harga akan jatuh," Sartam menuturkan.

Dia juga menerangkan, harga gabah Rp 5.200 per kilogram merupakan harga yang wajar. Tak tinggi, juga tak rendah. Biasanya petani akan menjual gabah saat kisaran harga gabah lebih tinggi.

Pasalnya, petani pun mesti berhitung biaya produksi, mulai mempersiapkan benih, pengolahan lahan, penananaman, pemupukan, perawatan, hingga panen dan pascapanen.

"Harganya sekarang tidak terlalu tinggi tapi sudah cukup baik untuk mengembalikan biaya produksi, perawatan, dan sewa tanah," dia menjelaskan.

Karenanya, ia pun sepakat dengan Buwas yang menolak impor beras. Menurut dia, kebijakan Buwas itu telah berpihak kepada petani.

2 of 2

Ketersediaan Gabah di Tingkat Petani

Petani menjemur dan lantas menyimpan gabah di rumah atau lumbung dan baru akan menjualnya saat harga naik. (Liputan6.com/Muhamad Ridlo)
Petani menjemur dan lantas menyimpan gabah di rumah atau lumbung dan baru akan menjualnya saat harga naik. (Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Dia menerangkan, cerminan hasil panen pada MT 2 2018 di Desa Tinggarjaya bisa menjadi acuan hasil panen secara nasional. Di desa ini terdapat sawah seluas 350 hektare, dengan jumlah petani mencapai 1.700 orang.

Pada panen bulan Agustus- September ini, rata-rata persatu hektare mencapai 7 ton gabah kering panen. Sebuah angka yang cukup baik pada masa tanam kedua yang biasanya lebih rendah dibanding MT 1.

"Pada masa tanam pertama, memang ada serangan walang sangit dan wereng. Tapi ya masih cukup bagus, 70 persen dari potensi panen," dia menerangkan.

Direktur Serikat Tani Mandiri, Petrus Sugeng, menilai ketersediaan beras tak hanya bisa diukur dari cadangan beras yang berada di Gudang Bulog saja. Sebab, petani di pedesaan pun masih menyimpan gabah dan menunggu saat harga beranjak tinggi.

Menurut dia, sangat wajar seandainya petani masih enggan menjual dan menyimpan gabahnya di lumbung. Pasalnya, begitu panen raya, harga gabah jatuh. Mereka pun menunggu supaya harga gabah dan beras naik, sehingga petani diuntungkan.

"Siapa yang mau jual gabah saat harganya rendah. Kalau sekarang, gabah sudah lumayan, sekitar Rp 5,2 juta per ton," kata Sugeng.

Dia menyebut, petani akan menjual gabahnya saat sudah memasuki musim tanam. Biasanya pada akhir tahun atau awal tahun.

Karenanya, ia mengajak masyarakat tak risau dengan ketersediaan gabah di petani. Ia pun yakin, persediaan gabah di tingkat petani cukup untuk persediaan pangan nasional.

 

Simak video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓