Maju Mundur Penamaan Jalan Pasundan dan Siliwangi di Surabaya

Peninggalan Daendels — Salah satu bangunan peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berdiri kokoh di Jalan Rajawali, Kota Surabaya, Jawa Timur. (Andy Satria/Radar Surabaya/Jawa Pos Group)

Liputan6.com, Surabaya - Pansus Raperda Perubahan Nama Jalan dan Sebagian Ruas Nama Jalan DPRD Kota Surabaya merekomendasikan delapan catatan dalam perubahan nama Jalan Dinoyo menjadi Pasundan dan Jalan Gunungsari menjadi Siliwangi.

Wakil Ketua Panitia Khusus Raperda Perubahan Nama Jalan dan Sebagian Ruas Nama Jalan DPRD Surabaya, Agustin Poliana, mengatakan Pansus telah melaporkan hasil pembahasan perubahan nama jalan dan sebagian ruas nama jalan ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya pada Senin, 6 Agustus 2018.

"Ada delapan catatan yang harus dijalankan Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim dalam hal ini," katanya di Surabaya, Rabu, 8 Agustus 2018, dilansir Antara.

Menurut dia, delapan catatan tersebut meliputi pertama, perubahan judul dari perubahan nama jalan menjadi perubahan sebagian ruas nama jalan. Kedua, Pemprov Jatim menjalankan kewajibannya sesuai yang disepakati dalam Pansus.

Ketiga, warga terdampak diberi pelayanan khusus dan kemudahan dalam pengurusan administrasi, meski melebihi batas waktu. Keempat, dokumen administrasi di antaranya KTP, KSK, SIM, Sertifikat Tanah, dan BPKB dan lainnya hendaknya mendapatkan pelayanan prioritas.

Rekomendasi kelima, semua beban biaya akan ditanggung pemerintah provinsi. Keenam, pembentukan sekretariat bersama dan call center di kecamatan dan kelurahan.

Ketujuh, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya harus menjamin keabsahan administrasi dokumen seperti semua. Terakhir, pasca-disetujui pansus, DPRD Surabaya mendorong Pemprov dan Pemkot agar aktif melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi warga terdampak.

Ia mengatakan alasan kalangan dewan menyetujui perubahan sebagian nama Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari karena merupakan jalan provinsi. Namun, karena letaknya berada di Kota Surabaya, Gubernur perlu meminta persetujuan dari Wali Kota Surabaya.

"Tapi karena dalam pedoman, perubahan nama jalan harus mendapat persetujuan DPRD, maka surat dari Gubernur dikirim ke DPRD melalui Wali Kota," katanya.

2 dari 2 halaman

Ketua Pansus Undurkan Diri

Mengenai pengunduran diri Ketua Pansus Perubahan Nama Jalan Fatchul Muid, Agustin Poliana menyampaikan, bahwa pengunduran diri dilakukan setelah pembahasan raperda selesai. Namun, ia menilai pengunduran diri tersebut tidak elok dilakukan bila di tengah perjalanan.

"Nunggu diparipurnakan pengunduran dirinya, kemudian pimpinan menunjuk lainnya. Karena penunjukkan itu sudah melewati Bamus dan paripurna," ujar politikus PDIP ini.

Menanggapi alasan pengunduran dirinya, Fatchul Muid menyatakan selama ini banyaknya tekanan dari internal pansus maupun eksternal meminta agar pansus perubahan nama jalan disahkan sebelum 17 Agustus karena akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo.

"Sementara di sisi lain, penolakan dari masyarakat terus mengalir. Pada saat itu, saya menyarankan kepada anggota Pansus agar tidak terburu-buru karena waktu pembahasan pansus sampai awal September, tapi mereka menolak," ujarnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Polisi masih selidiki kasus penembakan kendaraan pribadi milik Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Ery Cahyadi.