Kisah Ayu, Transmigran yang Hidup dari Belas Kasihan Warga Lokal

Ayu pulang ke Solo memang sekadar untuk mengadu dan meminta bantuan dari Disnakerperin Solo dan DPRD Solo. Karena tak ada lagi rumah, Ayu menumpang tinggal sementara di rumah kenalan.

Menurut Ayu, sebenarnya para peserta transmigrasi pernah mengadu mengenai masalah itu kepada pejabat dinas terkait dan bahkan Bupati Takalar. Namun, tak pernah ada tindak lanjutnya.

"Peserta program transmigrasi pada dasarnya kini butuh Surat Keputusan (SK) Penempatan dari Pemkab Takalar," kata Ayu.

SK itu diperlukan untuk mengakses berbagai macam hak sebagai transmigran. Namun, kata dia, Pemkab Takalar tak pernah mau mengeluarkan SK Penempatan tersebut dengan beragam alasan yang tak jelas.

"Sebenarnya ada 5 keluarga yang diberangkatkan ke Takalar dari Solo. Sekarang yang bertahan di Tanakeke tinggal 2 keluarga. Yang 3 keluarga sudah pindah ke darat [daerah perkotaan] karena tuntutan ekonomi," kata Ayu.

Berdasarkan peraturan, jika telah meninggalkan lokasi lebih dari 2 bulan, peserta program transmigrasi akan kehilangan hak atas lahan. Namun, kondisi di lokasi memang sungguh sulit.

"Itu yang membuat kami bingung. Jika tidak pindah, kehidupan kami akan seperti ini terus," kata Ayu.

Suami Ayu, Wartono (43) bercerita selama hidup di Pulau Tanakeke, peserta program transmigrasi asal Solo bertahan hidup dengan cara bercocok tanam. Hasil kebun, hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Kami bahkan kerap menerima bantuan oleh warga lokal karena hidup nelangsa," kata Wartono.

Peserta program transmigrasi beberapa kali menerima bantuan beras dan ikan asin dari warga lokasi setelah tidak lagi mendapat jatah hidup (jadup) dari pemerintah.

"Kemarin kami pulang ke Solo ini dengan cara melarikan diri. Kami meminta izin kepada Kepala UPT di sana pergi meninggalkan rumah untuk mengurus pendidikan anak. Padahal, kami pulang ke Solo untuk mengadu kepada Pemkot. Kami pulang dibantu uang dari saudara," kata Tono.

"Kami berharap masalah ini bisa diselesaikan atau jika perlu didengar oleh Presiden. Kami yakin progam transmigrasi di Sulawesi semuanya bermasalah," Tono menandaskan.

Simak video menarik pilihan berikut di bawah :

Sementara itu, Kepala Disnakerperin Solo, Agus Sutrisno, menyatakan pokok masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program transmigrasi di Takalar ini terletak pada Pemkab Takalar yang tidak mengakui keberadaan transmigran di sana. Dia tidak mengetahui secara pasti mengapa hal itu bisa terjadi.

"Masalah muncul setelah terjadi pergantian jabatan Bupati hingga Kepala, Kabid, dan Kasi di Dinas Transmigrasi di Takalar," kata Agus.

Sikap Pemkab Takalar itu mengakibatkan peserta program transmigrasi menjadi tak memiliki SK Penempatan. Harusnya ada SK Penempatan dari Bupati.

"Tapi setelah kami minta, SK ini tak juga diterbitkan sehingga bantuan dari pusat, provinsi baik itu berupa jadub, pelatihan, maupun hal lain tak bisa diberikan. Kami pernah mengadukan masalah ini kepada pak Dirjen (Pengembangan Kawasan Transmigrasi). Tapi Pemkab Takalar yang kemudian tak memberikan respons," kata Agus.

Ketua Komisi IV DPRD Solo, Paulus Haryoto, berkomitmen akan membantu para peserta transmigrasi asal Kota Solo tersebut. Dia mengaku siap berkomunikasi dengan Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Jika memungkinkan, Komisi IV bisa juga menjalin komunikasi langsung dengan Pemkab Takalar. Paulus ingin hak para transmigran tersebut bisa dipenuhi. Dia sempat menyampaikan pandangan, jika upaya itu mentok, peserta transmigrasi disarankan kembali menjadi warga Solo.

"Komisi IV siap membantu mengupayakan penyediaan tempat tinggal bagi mereka," kata Paulus.