9 Rekomendasi Forum Panglima Laot Aceh

Oleh Liputan6.com pada 30 Apr 2018, 12:00 WIB
Diperbarui 30 Apr 2018, 12:00 WIB
Wisata Pantai Lampuuk Aceh
Perbesar
Liburan tahun baru di Pantai Lampuuk, Aceh Besar. (Liputan6 SCTV)

Liputan6.com, Sabang - Sebanyak 200 peserta dialog "Budaya Panglima Laot" atau lembaga adat laut dari 18 Kabupaten/kota di provinsi paling ujung barat Indonesia itu menghasilkan sembilan rekomendasi untuk menjaga kelestarian ekosistem laut NKRI.

"Keberadaan Panglima Laot di akui oleh Undang-Undang dan dialog budaya antar Panglima Loat se-Aceh tadi sedikitnya menghasilkan sembilan rekomendasi," kata Sekretaris Jenderal Panglima Laot Aceh Umar Bin Abdul Aziz,MA di Sabang, Minggu, 29 April 2018, dilansir Antara.

"Rekomendasi ini nantinya bersama Wali Kota Sabang Nazaruddin, dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf akan diserahkan kepada Wali Nanggroe Aceh Malek Mahmud Al Haytar agar semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama menjaga ekosistem laut Aceh demi masa depan generasi bangsa," sambung Umar.

Adapun sembilan rekomendasi tersebut adalah, pertama perlunya dukungan pemerintah dalam penguatan kelembagaan Panglima Laot se-Aceh. Kedua, perlu dilakukan kodifikasi dan penulisan hukum adat laut di masing-masing Lhok (wilayah) sebagai upaya pelestarian budaya pesisir.

Ketiga, perlunya penguatan dan penegakan hukum adat secara konsisten khususnya pelanggaran terhadap hari pantang melaut di seluruh kabupaten/kota.

Keempat, perlunya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah dengan Panglima Laot mulai tahap perencanaan hingga penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan bantuan langsung kepada nelayan.

Kelima, perlunya penguatan kapasitas dan sosialisasi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaaan Adat Istiadat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat kepada nelayan, dan diusulkan menjadi program pemerintah di masing-masing Kabupaten/ Kota.

Keenam, perlunya dibentuk unit SAR dalam struktur Panglima Laot Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan Kapal Tanggap Darurat.

Ketujuh, mendorong pemerintah provinsi membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perikanan sebagai pilot projek.

Kedelapan, perlu menegaskan kembali pelarangan penggunaan bahan kimia beracun, bom dan alat kompresor yang tidak standar dalam penangkapan ikan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Mengapa di Sabang?

Paus di Aceh
Perbesar
Pria melihat sembilan Paus Sperma yang terdampar di Pantai Ujung Kareng, Aceh Besar, Aceh, Senin (13/11). Paus tersebut ditemukan pertama kali warga dan nelayan setempat pada pukul 09.30 WIB. (AFP Photo/Chaideer Mahyuddin)

Terakhir, melaksanakan pertemuan secara berskala setiap tahun antar Panglima Laot se-Aceh di Kota Sabang.

"Yang terakhir perlu saya jelaskan. Kenapa harus di Kota Sabang? Karena pertemuan Panglima Loat se-Aceh sekaligus khanduri laot baru pertama kali digagas oleh Wali Kota Sabang dan ini patut diapresiasi," ujar Sekjen Panglima Laot Aceh.

"Ide Wali Kota Sabang sangat brilian terkait khanduri laot atau pengelaran budaya dan kemudian dikemas menjadi industri pariwisata sangat tepat," tambah Umar.

Wali Kota Sabang Nazaruddin menyatakan, masyarakat nelayan merupakan ujung tombak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Sabang hingga Merauke.

"Nelayan itu ujung tombak kedaulatan negara, dan sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada nelayan agar ekonomi terus terus membaik" kata Nazaruddin, usai pembukaan "Festival Khanduri Laot" atau kenduri laut di Dermaga Container (CT-3) BPKS Sabang.

Lanjutkan Membaca ↓