Sukses

Buntut Panjang Kasus Anggota DPRD Ditolak Masuk Resort di Mentawai

Sebelas anggota DPRD memilih mendatangi resort di Mentawai itu karena lokasinya dekat dengan tempat Rakerda sebuah partai politik.

Liputan6.com, Padang – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan membentuk tim terpadu untuk mengecek perizinan resort yang ada di kabupaten tersebut menyusul kasus penolakan oleh pengelola resort saat dikunjungi anggota DPRD setempat.

"Kita sudah berkomitmen membentuk tim terpadu untuk mengecek legalitas resort, tenaga kerja, dan visa pengunjungnya," kata Syaiful Jannah, Sekda Pemkab Kepulauan Mentawai, Kamis (15/13/2018).

Ia mengatakan pengecekan legalitas resort-resort yang ada di Mentawai perlu dilakukan agar tidak timbul kecurigaan di masyarakat. Hal itu sekaligus memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi wisatawan.

"Mentawai ini ikonnya kan pariwisata, tentu harus clear, harus jelas, sehingga ke depan kan jelas semuanya," ujar Syaiful.

Sebelumnya, rombongan DPRD yang terdiri dari DPRD Mentawai dan DPRD Sumbar mendapat rintangan ketika mendarat di Aloita Resort, Kecamatan Sipora Utara, Mentawai, Minggu, 11 Maret 2018.

Insiden itu terekam dalam video dan sudah beredar ke publik dengan durasi 3.30 menit. Terlihat perdebatan antara pria berbaju hitam dengan bule laki-laki dan perempuan.

"Anda tidak suka saya tidak peduli. Yang pasti negara ini negara saya. Tanah ini tanah saya. Anda datang ke sini mungkin menyewa, tetapi harus hormati apa yang ada di sini," ujar seseorang.

"Saya sudah berapa kali bilang selamat datang," jawab bule tersebut membela diri.

"Ini anggota DPRD Provinsi dan Wakil Ketua DPRD di sini. Anda akan berurusan nanti. Kita akan bicarakan nanti. Kalau Anda bisa lama di sini, saya yang akan pindah ke negara Anda," balas suara pertama.

 

 

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Suara Siapa?

Wakil Ketua DPRD Mentawai, Nikanor Saguruk, membenarkan adanya pelarangan memasuki resort tersebut. Pria berbaju hitam yang sedang berdebat dengan bule adalah Ketua DPW Nasdem Sumbar, Malkan Amin.

Rombongan berjumlah 11 orang itu datang usai mengikuti Rakerda Partai NasDem selama dua hari (9-10 Maret 2018) di Mentawai. Pada Minggu, 11 Maret 2018, rombongan berencana rehat.

"Sebelum ke resort, kami berputar-putar dengan kapal melihat pemandangan," ujar Nikanor kepada Liputan6.com.

Sekitar 15 menit kemudian, mereka menuju Aloita Resort. Aloita Resort dipilih karena jaraknya dekat dengan lokasi pertemuan yaitu di Pulau Makakang, Kecamatan Sipora Utara, Mentawai. Saat hendak bersandar itulah, rombongan dihampiri penghuni resort yang belum diketahui kewarganegaraannya.

"Welcome. Saya bawa tamu," ujar Nikanor sebelum kapalnya bersandar.

Bule tersebut langsung menyampaikan penolakannya untuk kapal bersandar. Terjadi perdebatan sengit, bahkan Nikanor sempat menemui pimpinan resort, namun tetap dihalang-halangi.

3 dari 3 halaman

Kesalahpahaman

Secara terpisah, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menilai penolakan kedatangan anggota DPRD oleh warga negara asing pengelola salah satu resort di Kabupaten Mentawai itu hanya masalah kesalahpahaman.

"Saya sudah mendapat penjelasan Bupati Mentawai dan kepala Dinas Pariwisata. Pengelola resort sebenarnya ingin menawarkan berlabuh di pantai karena dermaga sedang dalam kondisi perbaikan, tetapi komunikasi sudah terlanjur tidak berjalan baik," katanya di Padang, dilansir Antara.

Menurut Wagub Sumbar, kejadian itu harus menjadi pelajaran dan tidak boleh terulang lagi karena bisa membawa citra buruk terhadap kepariwisataan daerah. Salah satu cara, pihak yang ingin mengunjungi tempat wisata di Mentawai, termasuk resort, sebaiknya berkoordinasi dulu dengan Dinas Pariwisata setempat.

Dinas tersebut nantinya akan membantu menjembatani dengan pengunjung dengan pengelola tempat wisata agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nasrul juga meminta Dinas Pariwisata Mentawai mengumpulkan semua pengusaha resort untuk pembinaan.

"Salah satunya, pengusaha resort tersebut juga harus menggunakan tenaga kerja lokal agar manfaat ekonomi langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.