Hasil Pertemuan PBNU, Muhammadiyah, Indonesia Tionghoa di Yogya

Oleh Switzy Sabandar pada 04 Jan 2018, 07:30 WIB
Diperbarui 04 Jan 2018, 07:30 WIB
Jaringan kultural PBNU dan Muhammadiyah dengan INTI

Liputan6.com, Yogyakarta - Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, Ketua Bidang Kebudayaan dan Hubungan Antar Umat Beragama PBNU, Imam Azis, dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif bertemu dengan organisasi Indonesia Tionghoa (INTI) di Yogyakarta, Rabu, 3 Januari 2018.

Mereka menggelar pertemuan tertutup selama dua jam untuk membahas persoalan kesenjangan sosial di Indonesia.

Hasil pertemuan dituangkan dalam nota kesepahaman. Ada enam hal yang menjadi . Pertama, INTI akan memfasilitasi kewirausahaan di kalangan santri serta proses belajarnya. Kedua, membuka akses pasar.

Ketiga, kerja sama untuk menyemai demokratisasi kebangsaan ke Tiongkok lewat masyarakat ke masyarakat. Keempat, kerja sama di bidang pendidikan, yakni pembelajaran Bahasa Tionghoa untuk para santri.

Tidak menutup kemungkinan, para santri bisa belajar sampai ke Tiongkok. Selain itu juga ada pemberian beasiswa Pelangi untuk siswa miskin.

Kelima, program pelatihan kepemimpinan muda lintas iman yang didukung dengan pelatihan perencanaan keuangan. Keenam, INTI membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan lewat sentuhan kepada desa tertinggal.

"Pertemuan ini untuk membangun jembatan antarkelompok mengingat polarisasi kelompok sejak Pilkada DKI kemarin dan ada kegiatan konkret yang dilakukan," ujar Alissa.

Ia menilai, INTI bisa membantu memecahkan ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia. Sebab, persoalan kesenjangan tidak hanya dipasrahkan kepada pemerintah, tapi juga ke semua pihak.

Ketimpangan di Indonesia nomor tiga terburuk di dunia setelah Rusia dan Thailand. Sekalipun Gross Domestic Product (GDP) tinggi, tetapi jika diikuti dengan kesenjangan yang tetap tinggi, maka kualitas hidup masyarakatnya jelek.

"Mengapa Bahasa Tionghoa menjadi penting di sini karena bisa menjadi modal menghadapi ekonomi bebas, mengingat kekuatan ekonomi Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dunia," kata Alissa.

 

2 dari 3 halaman

Membawa Sila Kelima Turun ke Bumi

Jaringan kultural PBNU dan Muhammadiyah dengan INTI
Kerja sama PBNU, Muhammadiyah, dan INTI mengatasi kesenjangan sosial

Adapun Syafii Maarif berpendapat, persoalan ketimpangan bisa dilawan dengan membawa turun sila kelima Pancasila.

"Persoalan yang muncul karena banyak ketimpangan," tuturnya.

Ia menyebutkan 36 persen dari 75.000 desa di Indonesia masuk kategori tertinggal dan harus segera dientaskan.

Sementara, Wakil Ketua Umum Budi S Tanuwibowo menyadari bahwa Indonesia memiliki potensi besar. Dengan demikian, perlu menyambungkannya dengan tokoh-tokoh bangsa.

"Ketimpangan tidak menyangkut etnis dan agama, melainkan murni masalah ekonomi," ucapnya.

3 dari 3 halaman

Kebodohan dan Penyakit

Jaringan kultural PBNU dan Muhammadiyah dengan INTI
Kerja sama PBNU, Muhammadiyah, dan INTI mengatasi kesenjangan sosial

Selain persoalan ketimpangan, musuh Indonesia yang lain adalah kebodohan dan penyakit. Orang bodoh mudah diadu domba.

Meskipun demikian, menyelesaikan persoalan perut menjadi hal utama karena kelaparan membuat orang tidak bisa berpikir.

"Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah Tiongkok. Ini murni dari orang Indonesia yang beretnis Tionghoa," ujar Budi.

Sekadar informasi, perhimpunan INTI didirikan pada 1999 untuk merespons tragedi Mei 1998. Organisasi ini fokus pada kegiatan sosial dan kebangsaan. Kepengurusan INTI tersebar di 57 kota dari 13 provinsi.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓