Rohingya Lebih dari Sekadar Isu Agama, Kok Aksi di Borobudur?

Oleh Hairil HiarYanuar H pada 06 Sep 2017, 10:32 WIB
Diperbarui 06 Sep 2017, 10:32 WIB
Anak-anak etnis Rohingya (Twitter/Khaled Beydoun)
Perbesar
Anak-anak etnis Rohingya (Twitter/Khaled Beydoun)

Liputan6.com, Maluku - Kasus Rohingya menjadi perhatian bagi para akademisi. Akademisi menilai, apa yang terjadi di Rohingya tersebut, bukan semata-mata hanya isu agama, khususnya Agama Islam, tetapi lebih kompleks dari hal itu.

Prof. Dr. Tulus Warsito, guru besar Hubungan Internasional UMY mengatakan, kasus Rohingya kurang relevan jika hanya dikaitkan isu agama Islam, melainkan meliputi masalah pluralisme, perbatasan, dan kewarganegaraan.

"Tiga sebab ini mengakibatkan masyarakat Rohingya mengkristal menjadi gerakan separatis yang menginginkan Rakhine menjadi negerinya sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, maka ini harus diangkat menjadi isu internasional," katanya dalam Focus Grup Discussion (FGD) "Rohingya Dalam Isu Kemanusiaan, Agama dan Politik," di Ruang Sidang Direktur Pascasarjana UMY, Selasa, 5 September 2017.

Sementara Rahmawati Husain, Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) mengatakan bahwa permasalahan Rohingya adalah permasalahan yang mempunyai sejarah panjang. Isu tersebut makin memanas akhir-akhir ini setelah menimbulkan banyak korban jiwa dalam waktu singkat.

Ia memperkirakan masyarakat yang terkena dampak dari kasus itu sekitar 525.000 orang. Etnis Rohingya yang terdampak itu kini tinggal di kamp pengungsian ataupun di rumah-rumah penduduk. Maka itu, ia senang dengan keterlibatan pemerintah Indonesia melalui Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk bersama dengan pemerintah Myanmar mengantarkan bantuan bagi penduduk Rohingya.

"Indonesia satu-satunya yang dipercaya oleh pemerintah Myanmar, dan Aung San Suu Kyi menelepon langsung pemerintah daerah Rakhine untuk melindungi bantuan kemanusiaan Indonesia dan bahkan harus difasilitasi. Kalau tidak ada telepon, mungkin pihak dari Indonesia tidak akan bisa masuk," katanya.

Sementara itu, menurut dosen Hubungan Internasional UMY, Ali Muhammad mengatakan, kasus Rohingya merupakan kasus ethnic cleansing, yaitu suatu negara menganggap negara perlu bertindak menghapus etnis tertentu.

Meski begitu, ASEAN sebagai organisasi regional tidak langsung bisa turun tangan menangani persoalan Rohingya. Pasalnya, kata dia, ASEAN memiliki prinsip non-interference yang bermakna setiap negara saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

"Namun, Indonesia alhamdulillah bisa diterima dan sebenarnya pesan Muslim Indonesia sudah diterima. Dan tidak perlu untuk diadakan demonstrasi di Borobudur seperti yang telah disuarakan di media," kata Ali.

Saksikan video menarik di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Dukungan Sultan Bacan untuk Warga Rohingya

20161125-Demo Kecam Penindasan Rohingnya di Kedubes Myanmar-Jakarta
Perbesar
Massa yang mengatasnamakan Solidaritas Muslim Rohingya (SMR) membawa sebuah poster di depan Kedubes Myanmar, Jakarta, Jumat (25/11). Mereka menuntut pemerintah Myanmar segera menghentikan kekerasan terhadap muslim Rohingya. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Diskriminasi dan kekerasan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar membuat geram Sultan Bacan, Gary Ridwan Syah. Pihaknya mengeluarkan pernyataan tegas agar krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State Myanmar dapat diselesaikan.

Ia menilai, diskriminasi dan kekerasan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine, tak lepas dari dominasi kelompok mayoritas di sana. Diskriminasi itu sebagai bentuk kebrutalan militer Myanmar terhadap rakyat sipil.

"Kebrutalan militer Myanmar terhadap rakyatnya sendiri mengakibatkan hilangnya nyawa, harta benda, martabat hidup, dan hak asasi manusia," ujarnya, Selasa, 5 Agustus 2017.

Oleh karena itu, ia atas nama Kesultanan Bacan, mengeluarkan pernyataan sikap yang di antaranya meminta pemerintah pusat berperan lebih aktif untuk membantu krisis kemanusiaan di Myanmar.

Sultan Bacan juga mengutuk keras tindakan tak berperikemanusiaan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya.

"Kami meminta pemerintah pusat agar memulangkan sementara diplomat Myanmar yang ada di Indonesia, sampai permasalahan Rohingya terselesaikan," jelasnya.

Selain itu, Sultan Bacan juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk ambil bagian menyuarakan penghentian genosida di Myanmar. Ia meminta agar rakyat Indonesia memberikan bantuan sosial untuk meringankan beban etnis Rohingnya.

"Kami meminta Pemerintah Indonesia untuk mendesak Pemerintah Myanmar agar menindak tegas oknum-oknum yang bertanggung jawab serta memberikan hukuman setimpal atas tindakan tak berperikemanusiaan itu," lanjutnya.

Menurutnya, pemerintah pusat juga harus mendesak Pemerintah Myanmar untuk memikirkan langkah pencegahan agar konflik tersebut tidak terulang.

"Semoga Allah yang Maha Esa melindungi etnis Rohingnya. Amin," harapnya.

Kesultanan Bacan merupakan kerjaan Islam yang berpusat di Pulau Bacan, Kepulauan Maluku.  Meski berada di Maluku, wilayah keslutanan ini cukup luas hingga ke wilayah Papua Barat.

 

Lanjutkan Membaca ↓