Sukses

Curah Hujan Tinggi, Kabupaten di Riau Siaga Darurat Banjir

Status siaga darurat di Kabupaten Pelalawan diberlakukan sejak 21 November 2016 sampai 31 Desember 2016.

Liputan6.com, Pekanbaru - Meluapnya sejumlah sungai di Kabupaten Pelalawan, Riau, membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menetapkan status siaga darurat banjir dan longsor.

Status ini juga mempertimbangkan tingginya curah hujan di kawasan tersebut hingga akhir tahun.

‎Menurut Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Provinsi Riau Jim Gafur‎, status siaga darurat di Kabupaten Pelalawan diberlakukan sejak 21 November 2016 sampai 31 Desember 2016.

"Ini kebijakan pemerintah kabupaten setempat yang dituangkan dalam surat keputusan nomor 713/2016," kata Gafur, Pekanbaru, Senin 21 November 2016.

Gafur menyebutkan, penetapan dilakukan setelah pemerintah setempat mempertimbangkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Pekanbaru terkait tingginya curah hujan.

"Hal itu termasuk curah hujan di Kampar dan Rokan Hulu, di mana Pelalawan kerap menerima kiriman dari aliran Sungai Kampar," sebut Gafur.

Gafur menyebutkan, saat ini debit ait di Sungai Kampar meningkat karena tingginya curah hujan. Pelalawan yang berada di bagian hulu sungai selalu kena imbasnya.

"Selanjutnya dengan status ini, pemerintah dan BPBD Pelalawan membentuk satuan tugas (Satgas) serta posko pemantau banjir," ungkap Gafur.

Sebelumnya, sambung Gafur, ratusan rumah di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, terendam banjir akibat meluapnya arus sungai. Banjir dengan keragaman tinggi itu membuat warga setempat mengungsi.

Tak hanya itu, banjir dalam sepekan terakhir juga terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Siak dan Kuantan Singingi.

Di Rokan Hulu, banjir sempat merendam lima kecamatan dan ratusan rumah warga akibat luapan air sungai setempat. Sementara di Kampar, banjir terjadi di sejumlah desa serta menyebabkan longsor di jalur lintas Riau-Sumatera Barat.

Meski banjir melanda sejumlah daerah, baru Pelalawan yang menetapkan status siaga darurat.

"Nanti dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten lainnya apabila dianggap perlu melakukan langkah yang sama sebagai upaya antisipasi," ucap Gafur.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini