Ratusan Guru Honorer di Jabar Menyambangi Kantor Aher

Oleh Arie NugrahaYus Ariyanto pada 31 Okt 2016, 16:01 WIB
Diperbarui 31 Okt 2016, 16:01 WIB
Guru Honorer Jabar
Perbesar
Guru Honorer se Jawa Barat melakukan unjuk rasa menuntut UMR diberikan oleh Ahmad Heryawan di depan Kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Dipenogoro, Bandung, Senin (31/10). (Arie Nugraha/Liputan6.com)

Liputan6.com, Bandung - Ratusan guru honorer Jawa Barat (Jabar) yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 (FHK2I) mendatangi Kantor Gubernur Ahmad Heryawan atau Aher. Mereka menuntut agar diberikan upah minimum regional (UMR).

Tuntutan itu dilayangkan karena kesejahteraan guru honorer saat ini masih di bawah kehidupan layak (KHL). Selain itu, para guru honorer diupah tidak sesuai dengan standar upah minimum kota (UMK) dan UMP di lingkungan Provinsi Jawa Barat.

Menurut perwakilan guru honorer dari Kuningan, Jawa Barat, Wawan Arusdiana, dengan upah ratusan ribu rupiah serta tugas rangkap berbagai kegiatan belajar mengajar, upah itu dianggap tidak layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Anak istri kami juga masih (konsumsi) beras. Beras harus dibeli, makan sama dengan bapak dan ibu gubernur sehari tiga kali. Tapi kenapa kok kami dibedakan upahnya. Apa itu? Jangan didiskriminasi kami," kata dia saat berorasi di depan Kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (31/10/2016).

Wawan mengatakan pengabdian guru honorer terhadap dunia pendidikan dianggap jauh lebih besar dibandingkan dengan guru yang berstatus pegawai negeri. Sebab, ia menambahkan, para guru honorer tersebut tidak menghitung kuota jam belajar mengajar dalam melaksanakan tugasnya.

Tak jarang, ujar dia, para guru honorer itu merangkap sebagai kepala sekolah dan mengajar di berbagai tingkatan sekolah dalam kesehariannya. Sampai sekarang, tidak ada penghargaan yang berarti dari pemerintah meski telah mengabdikan diri bertahun-tahun.

Forum Honorer Kategori 2 (FHK2I) mengancam akan menginap di depan Kantor Gubernur Jawa Barat jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dalam aksinya, mereka membawa mobil komando lengkap dengan bendera, spanduk dan poster serta membagikan keterangan tertulis.

Dalam selebaran yang dibagikan ke masyarakat sekitar, mereka menuliskan "Kapan Nasib Kita Diperhatikan", "Bapak Gubernur Kami Minta Disejahterakan", "Tetapkan UMP/UMR di Jawa Barat."