Keren, Bayar Sekolah di Malang Bisa dengan Sampah

Liputan6.com, Malang - Fara Nur Vidiati berjalan bergegas menuju halaman belakang SMK Negeri 6 Kota Malang, Jawa Timur. Siswi kelas 10 ini menjinjing sebuah tas kantong plastik besar yang penuh berisi sampah kertas dan plastik.

Di salah satu sudut halaman belakang itu, deretan meja tertata rapi dengan berbagai dokumen administrasi di atasnya. Beberapa siswa berseragam Pramuka duduk di balik meja itu. Usai mendaftarkan diri di meja pertama, Fara menuju ke alat timbang guna mengetahui bobot sampah bawaannya.

Hampir satu kilogram sampah bawaannya itu kemudian diserahkan ke siswa lainnya yang berjaga di satu ruang penuh tumpukan sampah. Kantong milik Fara dibongkar dan dipilah antara sampah kertas dan plastik. Fara kemudian mencatatkan berat sampah bawaannya ke buku tabungan.

“Bawa sampah dari rumah sendiri. Ada juga sebagian diambil dari rumah nenek. Dibantu Ibu untuk mengumpulkannya,” kata Fara, Jumat (30/92016).

Sudah hampir dua bulan Fara dan siswa lainnya melakukan aktivitas itu. Mereka menabung sampah di bank sampah yang dikelola oleh sekolah.

Apalagi sekolah mewajibkan tiap siswa kelas 10 dan 11 untuk menabung sampah. Tiap kelas juga bergiliran piket bertindak sebagai petugas bank sampah sekolah.

“Belum tahu hasilnya mau dipakai untuk bayar uang sekolah tiap bulan atau akhir tahun, terserah Ibu. Tapi saya suka dengan menabung sampah ini,” ucap Fara.

Bank sampah sekolah ini berinduk pada Bank Sampah Malang (BSM) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Malang. Hampir tiap minggu sekali ada truk pikap milik BSM yang datang ke sekolah mengambil tabungan sampah milik siswa maupun para guru di sekolah tersebut.

Bank sampah tingkat sekolah ini merupakan salah satu solusi bagi orang tua siswa untuk biaya pendidikan. Sekolah mendorong siswa untuk memanfaatkan hasil tabungan mereka tiap bulan sekali atau sekaligus mengambilnya di akhir tahun ajaran untuk biaya pendidikan mereka.

“Siswa boleh memanfaatkan tabungan sampah ini untuk bayar SPP. Boleh juga diambil nanti saat kenaikan kelas, atau bahkan saat kelulusan nanti,” ujar Kepala SMK Negeri 6 Kota Malang, Dwi Lestari.

Sekolah memungut siswa sebesar Rp 175 ribu untuk biaya SPP setiap bulan. Setiap siswa baru juga dikenakan sumbangan pembangunan sebesar Rp 2,5 juta sesuai kesepakatan dengan wali murid.

Biaya itu bisa diangsur semampu orang tua dan harus lunas sebelum masa kelulusan. Pungutan itu dilakukan karena tak semua biaya belajar seperti praktikum disubsidi oleh pemerintah.

Sebenarnya, tiap siswa di sekolah ini mendapat subsidi sebesar Rp 120 ribu dari Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS). Namun pihak sekolah menganggap dana sejumlah itu belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan operasional sekolah maupun siswa. Dana BOSNAS lebih banyak dimanfaatkan untuk pengadaan alat peraga maupun buku siswa.

Tabungan sampah ini diharapkan bisa membantu siswa untuk meringankan biaya pendidikan, seperti biaya praktikum, SPP, dan sumbangan pembangunan. Duit hasil tabungan sampah bisa juga dimanfaatkan untuk membiayai siswa studi banding atau rekreasi di akhir tahun ajaran.