Meninggal di Luar Pulau, Warga Keluar Duit Minimal Rp 1 Juta

Oleh Ahmad Yusran pada 08 Agu 2016, 10:33 WIB
Diperbarui 08 Agu 2016, 10:33 WIB
Pulau Barrang Lompo Makassar
Perbesar
(Ahmad Yusran/Liputan6.com)

Liputan6.com, Makassar - Masyarakat di pulau terluar Kota Makassar, Sulawesi Selatan sangat bergantung pada kapal. Hal ini membuat mereka kerap waswas, apalagi jika sedang menderita sakit.

Selama ini, warga Pulau  Kodingareng, Barrang Caddi, Pulau Barrang Lompo, Pulau Bone Tambu, dan Lumu-lumu hanya mengandalkan kapal penumpang dan barang untuk mendapatkan layanan kesehatan medis di Rumah Sakit (RS) ke Kota Makassar.

"Begitu juga sebaliknya, jika ada warga pulau yang meninggal dunia di Kota Makassar dan jenazahnya ingin dikebumikan di pulau, maka mau tidak mau carter perahu yang tarifnya lebih dari Rp 1.000.000," kata warga Kecamatan Ujung Tanah Makassar, Ince Habibi kepada Liputan6.com saat ditemui di Pulau Barrang Lompo.

(Ahmad Yusran/Liputan6.com)

Ince mengatakan, hanya ada empat kapal barang dan penumpang yang melayani warga pulau dari dan ke Kota Makassar di Barrang Lompo. Jadwal keberangkatannya pun tak setiap kali ada.

"Kalau orang dengan motor Rp 25.000 dari Dermaga Kayu Bangkoa Jalan Pasar Ikan Makassar ke Pulau Barrang Lompo. Tapi kalau jenazah, warga harus menyewa perahu khusus dengan tarif khusus pula," ucap Ince Habibi yang tengah menanti jenazah keluarganya dari Kota Makassar.

Karena itu, warga di pulau-pulau tersebut sangat memimpikan kehadiran transportasi laut yang berfungsi khusus, seperti ambulans untuk mengangkut pasien atau jenazah.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Makassar Ismunandar mengatakan tak cuma kapal ambulans yang dibutuhkan warga pulau. Menurut dia, warga juga membutuhkan sarana transportasi pendidikan di laut.

"Setelah lama kita mengkaji dan menganalisis kebutuhan warga pulau terkait masalah pendidikan. Salah satu faktor utama adalah kapal pendidikan yang memadai untuk mengangkut pelajar ke sekolah mereka," tutur Ismunandar.

"Termasuk logistik jelang ujian dari kota ke pulau. Dan solusi masalah ini akan kita usulkan program dan anggarannya di APBD Pokok tahun 2017."