Rencana Jokowi untuk Orang Rimba Terganjal Izin Menteri

Liputan6.com, Jambi - Saat Presiden Joko Widodo mengunjungi kelompok Orang Rimba di Jambi pada pertengahan 2015 lalu, tercetus rencana pembangunan kawasan terpadu bagi Orang Rimba. Rencana tersebut kini tersandung masalah izin dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (MenLHK).

"Itu (kawasan terpadu) sesuai instruksi Presiden saat berkunjung ke sini. Kita akan bangun, tapi bangunan itu ada di taman nasional. Ini ada kendala izin, Insya Allah pekan ini saya akan menghadap Menhut," ujar Bupati Sarolangun, Cek Endra, di Sarolangun, Senin, 9 Mei 2016.

Kawasan terpadu itu rencananya akan dibangun di lereng Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) yang berlokasi di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Di kawasan tersebut bakal didirikan berbagai sarana mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian dan tempat berkumpul komunitas Orang Rimba.

Demi mewujudkan instruksi Presiden Jokowi itu, Pemkab Sarolangun telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 5 miliar untuk membuka kawasan terpadu khusus Orang Rimba. Selain itu, Pemkab Sarolangun juga membentuk unit pelaksana teknis (UPT) khusus yang melayani Orang Rimba.

"Untuk kawasan terpadu itu, kami juga menyiapkan tenaga khusus, mulai dari tenaga kesehatan hingga penyuluh pertanian," kata Cek Endra.

Kawasan Bukit Suban di lereng TNBD dinilai sangat strategis sebagai lokasi pemberdayaan Orang Rimba melalui pembangunan kawasan terpadu. TNBD merupakan lokasi dengan populasi Orang Rimba tertinggi di Provinsi Jambi yakni mencapai 2.000 jiwa.

Sisanya, sekitar 2.500 jiwa lainnya, menyebar di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dan sepanjang jalur lintas Sumatera.