Kasus Permaisuri Sultan Ternate, Menkopolhukam Turun Tangan

Liputan6.com, Ternate - Menkopolhukam Luhut B. Pandjaitan meminta agar kasus dugaan pemalsuan identitas anak yang dilakukan permaisuri mendiang Sultan Ternate, Nita Budi Susanti, diselesaikan secara kekeluargaan guna menghindari terjadinya konflik.

"Saya telah meminta ke Gubernur maupun Kejati Maluku Utara agar membantu menyelesaikan masalah Nita dalam kasus internal di Kesultanan Ternate," kata Luhut B Pandjaitan usai melakukan kunjungan kerjanya di Ternate, Selasa 19 April 2016.

Dia menegaskan pihaknya tidak mencampuri urusan hukum yang kini dialami Nita. Tetapi demi keamanan dan mencegah terjadinya konflik lebih besar di daerah ini, menurut dia, harusnya ada solusi dari penegak hukum untuk memberikan tahanan kota bagi istri Sultan Ternate hingga adanya kepastian hukum.

Selain itu, upaya penyelesaian secara kekeluargaan semestinya ditempuh guna menghindari adanya konflik. Apalagi pemerintah pusat memiliki keinginan agar konflik di berbagai daerah bisa diminimalisir, salah satunya dengan melakukan pendekatan kearifan lokal agar tidak lagi ada masalah yang timbul akibat kesalahpahaman.

Sebelumnya, kehadiran Menkopolhukam Luhut B Pandjaitan mendapat aksi dari massa pendukung Nita meminta untuk membantu menyelesaikan masalah permaisuri mendiang Sultan Ternate Mudaffar Sjah itu. Sang permaisuri kini sedang menjalani proses hukum terkait dugaan pemalsuan identitas putra kembarnya.

Permintaan tersebut disampaikan massa adat Kesultanan Ternate pendukung Nita kepada Menkopolhukam sesaat tiba di Bandara Sultan Babullah Ternate dalam rangkaian kunjungan kerja di Kota Ternate pada Senin 19 April 2016 lalu.

Koordinator Massa Adat, Syarif Abbas mengatakan, apresiasinya atas sikap Menkopolhukam Luhut Pandjaitan yang menginginkan agar kasus Nita bisa diselesaikan dan bersangkutan dibebaskan dari segala proses hukum guna menjamin keamanan dan ketentraman di lingkungan Kesultanan Ternate.

Menurut dia ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menciptakan kegaduhan dalam kasus Nita sehingga harus diselesaikan. Kalau tidak maka akan mengganggu stabilitas keamanan di daerah ini.

"Kami meminta agar kasus Nita segera diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau tidak dilakukan, maka massa adat akan melakukan berbagai cara untuk membebaskan Nita yang kini tengah menjalani proses hukum," ujar Syarif.