Hasil Quick Count Selama Ini Tak Jauh Beda dengan KPU

Oleh Raden Trimutia Hatta pada 15 Jul 2014, 01:49 WIB
Diperbarui 15 Jul 2014, 01:49 WIB
Survei
Perbesar
Ilustrasi survei

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute Public Institute (IPI) yang juga analis politik di Indo Survey and Strategy (ISS) Karyono Wibowo mengatakan, pernyataan Burhanudin Muhtadi bahwa jika hasil quick count (hitung cepat) berbeda dengan hitungan KPU patut diduga ada kejanggalan sebenarnya tidak terlalu berlebihan. Sebab, jika mengacu pada kaedah-kaedah ilmiah, hasil quick count bisa menjadi ukuran untuk mengetahui pemenang pemilu.

"Sejak pemilihan langsung yang dimulai dari Pilpres 2004, lalu pilkada langsung sejak 2005 hingga saat ini, pemenang pemilu sudah diketahui lebih cepat melalui sistem perhitungan cepat," kata Karyono di Jakarta, Senin 15 Juli 2014.

Data quick count, kata Karyono, bisa dipercaya sejauh dilakukan dengan metode dan prosedur yang benar, tidak partisan dan memanipulasi data. Masyarakat Indonesia pun semakin sadar dan percaya dengan hasil quick count selama ini, karena faktanya hasil hitung cepat dengan hasil perhitungan suara oleh KPU nyaris sama.

"Rata-rata hanya selisih kurang dari 1%, maksimal 1%. Jadi wajar saja, kalau Burhanudin mengatakan, justru janggal kalau hasil perhitungan KPU berbanding terbalik dengan hasil quick count," kata Karyono.

Tetapi masalahnya, kata dia, ada 4 lembaga survei yang memenangkan pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta. Di sisi lain ada 8 lembaga survei dimana pasangan Jokowi-JK unggul. Inilah yang membuat rakyat jadi bingung karena adanya hasil quick count yang berbeda. Tapi menurut pengamatannya, 4 lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta itu patut dipertanyakan kredibilitasnya.

"Karenanya saya terus mendorong agar asosiasi lembaga survei yang ada segera menuntaskan masalah ini. Karena semakin banyak lembaga survei yang datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Ulah lembaga survei tersebut, kata Karyono, sudah menimbulkan keresahan masyarakat terkait dengan perbedaan data quick count yang cukup tinggi disparitasnya. Ia kuatir bila masalah ini tidak segera dituntaskan maka kredibilitas dunia penelitian akan semakin hancur.

Pernyataan senada diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Dodi Ambardi. Menurut Dodi, dari pengalaman, perbedaan hasil quick count dengan hitungan KPU memang tipis sekali. Umumnya di bawah 1%. Bahkan, total perbedaan pernah 0.07%.

"Sebetulnya, quick count memang tak ingin menggantikan hitungan Komisi Pemilihan Umum," katanya.

Hitung cepat, kata Dodi, memberi gambaran awal. Kalau ada hasilnya yang berbeda bisa dipakai sebagai warning awal untuk melihat data KPU. Sifatnya warning atas kejanggalan.

Sedangkan Direktur Eksekutif Indo Survei and Strategy (ISS), Hendrasmo mengatakan quick count itu sejatinya adalah  alat kontrol. Maka bila perbedaan itu terlalu jauh dengan hasil real-nya, patut menjadi pertanyaan. Bahkan dugaan adanya ketidakjujuran dalam proses penghitungan pemilu.

"Namun, terlebih dahulu harus diverifikasi bagaimana proses quick count itu dilakukan, untuk menilai kelayakan atau ketepatan hasil penghitungannya," kata Hendrasmo.

Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Nico Harjanto mengatakan, hasil real count KPU bukan tidak mungkin mengalami penyimpangan atau bias. Sebab, real count KPU itu dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional dan melibatkan banyak pihak.

"Sedangkan quick count itu datanya langsung diambil dari TPS dan tidak melibatkan banyak orang seperti rekap manualnya KPU," kata Nico.