Saran Refly Harun untuk MK dalam Memutus Perkara Pilpres 2019

Refly membedah mulai dari tersuktur. Hakim harus bisa membuktikan bahwa ada struktur kekuasaan yang memang melakukan pelanggaran.

"Ini ada struktur kekuasaan harus bisa terkoneksi pasangan calon," terang dia.

Kemudian, sistematis itu harus terpola. Begitu juga masif. Hingga saat ini tolok ukurnya masih buram. Sejauh mana sesuatu bisa dikatakan masif.

"Apakah masif harus memenuhi kriteria seluruh indonesia atau satu provinsi bisa dikatakan cukup masif atau plus satu kecamatan dan sebagainya," terang dia.

Makanya, Refly merekomendasikan agar MK membagi dua pembuktikan pertama kuantitatif dan kualitatif. Sehingga, ketika pemeriksaan pendahuluan dalam konteks Pilkada, Pileg, Pilpers MK lebih dulu mempertanyakan kepada pemohon apa yang ingin dipermasalahkan kuantitatif atau kualitatif.

"Kalau kuantitatif dulu maka anda harus membuktikan anda unggul dan ada buktinya. Sementara itu, kualitatif tanya mau mempermalahkan apa," ujar dia.

Refly pun menilai pendekatan yang tepat ialah mengunakan paradigma pemilu yang jujur dan adil. Dalam hal ini, MK harus berani membuat kriteria pemilu yang dianggap inkontitusional.

Agar nantinya yang diputuskan bisa diterima akal sehat, rasio dan emosi "Apakah money poltics, pengerahan ASN, penggunaan APBN atau dana haram," ungkap dia.

Sayangnya, paradigma tersebut belum pernah dipakai oleh MK. "Paradigma jujur yang adil begini. Proses penyelenggaran pemilu itu harus lah konstitusional seperti yang tercantum pada Pasal 22 e yakni langsung, umum, bebas, jujur dan adil," terang Refly.