PKS: Tidak Usah Diajak, Biarlah Kami Menjadi Oposisi

PKS Diskusi Bareng Dubes Palestina — Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid memberi sambutan dalam diskusi Ambassador Talks di Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/4). Diskusi membahas penanganan pengungsi di negara konflik dan pengaruhnya secara global. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayar Nur Wahid mengatakan, partainya tidak bisa bergabung dalam kabinet jika capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi sudah resmi menang Pilpres 2019.

"Tapi prinsipnya sikap kami adalah bahwa kami sebagaimana tahun 2014 karena kami bukan koalisi Pak Jokowi dan koalisi kami tidak menang dalam pemilu, kami merasa wajar saja," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Menurut dia, PKSlebih memilih berada di barisan luar pemerintah atau oposisi. Baginya, berada di luar pemerintahan juga termasuk hal yang konstitusional.

"Kami tidak perlu diajak (dalam kabinet), biarlah kami menjadi oposisi. Biarlah kami berada di luar kabinet. Toh berada di luar kabinet bukan berarti tidak konstitusional, berada di luar kabinet juga konsitusional," tutur Hidayat.

Dia menjelaskan, PKSjuga bisa ikut berperan untuk membangun Indonesia, meski dalam posisi di luar pemerintahan.

"Yang dipentingkan adalah kita berada di luar kabinet tapi kita bersama bangsa membangun Indonesia, membangun demokrasi supaya menghadirkan demokrasi lebih berkualitas," ucap Hidayat.

2 dari 2 halaman

Terlalu Dini

Hidayat Nur Wahid saat prosesi penyembelihan hewan kurban di kantor DPP PKS, (3 September 2017). (Rezki Aprilya Iskandar/Liputan6.com)

Walaupun begitu, dia menilai terlalu dini untuk berbicara soal kabinet Jokowi. Pasalnya, saat ini Mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih belum bisa dipastikan menang Pilpres 2019.

"Kalau memang Pak Jokowi di menangkan tapi terlalu dini untuk mengatakan dimenangkan karena MK hari ini baru memulai penetapan pencatatan untuk peradministrasian proses untuk persidangan di MK, jadi jangan juga terlalu cepat menyimpulkan, kalau nanti MK memutuskan Pak Prabowo yang memang bagaimana?" tandas Hidayat Nur Wahid.

Reporter: Sania Mashabi