PPP Membuka Diri Jika Ada Parpol Baru di Koalisi Jokowi-Ma'ruf

Oleh Liputan6.com pada 09 Jun 2019, 08:27 WIB
Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama adik dan istrinya silaturahmi dengan Presiden Jokowi di Istana, Jakarta, Rabu (6/5/2019).

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan partainya terbuka apabila ada anggota atau partai politik baru yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lima tahun ke depan.

"Namun tentunya butuh proses pembicaraan yang panjang apabila ada partai politik ingin bergabung dalam koalisi tersebut. Koalisi untuk kemajuan bangsa bagus saja, namun proses dan pembicaraannya tidak instan sehingga butuh waktu," kata Baidowi atau Awiek di Jakarta, Sabtu (8/6/2019).

Hal itu dikatakannya terkait langkah elite Partai Demokrat seperti Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri beberapa hari lalu.

Awiek mengatakan, semua keputusan menerima atau tidak parpol untuk bergabung dalam koalisi, ada pada Jokowi sebagai Presiden terpilih. Dia menilai langkah kedua putra Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sebagai bentuk penjajakan komunikasi awal yang ingin dibangun ke depannya.

"Bisa saja itu sebagai bentuk penjajakan komunikasi yang perlu ditindaklanjuti dengan komunikasi intensif. Namun itu bukan ranah kami untuk memutuskan," ujar Awiek seperti dikutip Antara.

Namun dia menilai apa yang dilakukan AHY dan Ibas merupakan tradisi yang baik, mengajarkan bahwa perbedaan politik tidak memutuskan silaturahim.

Awiek menilai, publik tentu berspekulasi terhadap peristiwa tersebut, dan spekulasi merupakan hal biasa dalam politik Indonesia.

"Tentu saja kita menghormati Pak SBY dan keluarga besar Demokrat yang sedang berduka bahwa saat ini bukan waktu yang pas dikaitkan dengan politik. Selain itu, urusan kabinet merupakan sepenuhnya hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih," pungkas dia.