Moeldoko Sebut Pola Pihak Prabowo Sama dengan Pemilu 2014

Oleh Putu Merta Surya Putra pada 18 Mei 2019, 00:22 WIB
Moeldoko

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Moeldoko mengatakan, narasi yang dibangun oleh pihak Prabowo-Sandiaga, sama dengan Pemilu 2014.

"Kalau saya melihat file 2014 tuntutannya persis. Dulu ada 7 poin, hampir sama. 2014, pelanggaran rekapitulasi hasil suara, Pilpres 2014 cacat hukum, pelanggaran proses pemilu yang TSM. sekarang tambah lagi ugal-ugalan, brutal. Pengerahan oleh pejabat penguasa daerah. Sama aja. Politik uang. Termohon melakukan hal yang nyata, sekarang merusak bahan kardus. Isunya sama. Sudah disiapkan dari 2014 kali," kata Moeldoko, usai buka bersama calon wakil presiden Ma'ruf Amin bersama para petinggi TKN di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Moeldokomenduga, apa yang terjadi hari ini, sebenarnya sudah dirancang lama jika mengalami kekalahan. "Jadi ya memang kayaknya sudah dirancang dari 2014 mungkin. Karena sama tuntutannya," kata pria yang duduk sebagai Kepala Staf Presiden ini.

Dia menegaskan, semua pihak harus mengikuti aturan yang ada. Agar masyarakat menjadi tenang.

"Jadi sudahlah ikuti saja proses yang sedang berjalan. Agar masyarakat juga menjadi tenang. Kita semua punya kewajiban untuk membuat situasi tenang dan tidak beriak-beriak sedikit. Jadi saya berharap semua menjaga situasi tetap stabil," jelas Moeldoko.

Dia menuturkan, dewasa ini masyarakat ingin situasi yang aman dan damai. Tidak ada yang menginginkan gerakan people power atau apapun istilahnya.

"Sekarang sudah mulai dimana-mana menginginkan sebuah situasi yang aman, tertib. Tidak menginginkan gerakan people power yang pada akhirnya merugikan semuanya," pungkas Moeldoko.

 

2 of 3

Kubu Prabowo Tak Percaya MK

Sebelumnya, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno Muhammad Syafi'i mengatakan pihaknya tidak akan membawa kasus dugaan kecurangan Pemilu yang telah diungkap ke publik ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Syafi'i mengaku pihaknya tidak percaya MK dapat adil dalam mengusut kecurangan pemilu yang mereka yakini. 

"Konstitusi sekarang sudah tidak berjalan. Konstitusi sudah tidak lagi dijalankan oleh pemerintah yang mendapat amanah untuk menjalankan konstitusi dengan sebaiknya dan seadil-adilnya. Kayaknya itu sudah tidak lagi dilaksanakan," ungkap Syafi'i di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019). 

Syafi'i mengungkapkan pihaknya pernah memiliki pengalaman yang kurang baik saat menbawa perkara pemilu 2014 ke MK. Kata dia, kala itu MK memutuskan sengketa tanpa memeriksa bukti yang dibawa kubu Prabowo. 

"Di 2014 yang lalu kita punya pengalaman yang buruk dengan MK. kita mengumpulkan barang bukti yang memang benar valid ya sampai 19 truk plano C1," ungkap dia. 

Syafi'i juga mengaku kecewa karena MK saat itu tidak memeriksa berkas dugaan kecurangan yang merekan bawa.

3 of 3

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓