PPP: Gerindra Akan Ditertawakan Rakyat Bila Tolak Bawa Sengketa Pilpres ke MK

Bambang Widjojanto Jadi Saksi Ahli Uji Keabsahan Hak Angket — Anggota Pansus Angket KPK, Arsul Sani menghadiri sidang lanjutan perkara pengujian UU MD3 terkait hak angket di Gedung MK, Jakarta, Selasa (5/9). Sidang menghadirkan Mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto sebagai saksi ahli. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) yang juga Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani menyayangkan pernyataan anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Fadli Zon, yang tidak akan membawa perkara sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Padahal, Gerindra terlibat dalam pembahasan penyelesaian sengketa pemilu di Panita Khusus RUU Pemilu.

Menurut Arsul, saat pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu dibahas dan diketuai Lukman Edi, tiga wakil berasal dari koalisi 02, yakni Gerindra, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional.

"Jadi Gerindra ikut aktif memimpin rapat-rapat Pansus RUU Pemilu. Pasal-pasal dalam bab (RUU) ini diputus aklamasi, tidak dengan voting," kata Arsul kepada Liputan6.com, Jumat (17/5/2019).

Bila melihat hal tersebut, artinya seluruh peserta rapat sepakat bahwa MK adalah lembaga yang diberikan mandat untuk memeriksa dan mengadili sengketa hasil Pemilu.

"Gerindra tidak meragukan sedikit pun soal imparsialitas dan independensi MK," kata Arsul.

"Oleh sebab itu bila sekarang Fadli Zon tidak percaya dengan MK dan merasa sia-sia kalau sengketa tersebut dibawa ke MK, ya maka ini akan jadi bahan tertawaan rakyat," Arsul menambahkan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Aswanto, hari ini diambil sumpahnya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK turut hadir dalam prosesi itu.

2 dari 2 halaman

Tolak Bawa Sengketa ke MK

Sebelumnya Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon menegaskan, pihaknya tidak akan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menangani masalah kecurangan Pemilu. Sebab, dia menilai, sia-sia saja membawa perkara ke MK.

"Tetapi jalur MK itu adalah jalur yang dianggap oleh teman-teman itu dianggap jalur yang sia-sia. Pengalaman dari yang lalu. Jadi prosedur yang begitu panjang tidak ada satu bukti pun yang dibuka padahal waktu itu sudah diperiksa," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).

Berdasarkan pengalaman Pilpres 2014, kata Fadli, MK tidak menggubris bukti-bukti yang diajukan. Bahkan beberapa bukti legal juga tidak diperiksa.

Gaya Ganjar-Mahfud Hadiri Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024

Massa pendukung Prabowo-Gibran saat melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy beserta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri ke kanan) saat menyampaikan kesaksiannya dalam sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Fadli Zon
Politisi
Fadli Zon lahir di Jakarta, 1 Juni 1971. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Lihat Selengkapnya
Fadli Zon
Arsul Sani
sengketa Pemilu
Mahkamah Konstitusi