Pengamat: Kubu Prabowo Ambigu, Tolak Hasil Pilpres tapi Terima Pileg

Sementara itu, Peneliti Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, memandang Prabowo dan BPN menerapkan double standard, yang kontradiktif. Justru ini semakin menunjukkan mereka tak percaya dengan tuduhan yang dilemparkan selama ini.

"Mereka tidak yakin bahwa pemilu curang, KPU dan Bawaslu tidak netral dan bahkan menjadi bagian dari konspirasi kecurangan itu. Jika percaya, mereka harusnya tolak juga hasil Pileg sekalian. Toh yang menyelenggarakan adalah KPU yang sama, diawasi oleh Bawaslu yang sama. Lewat proses dan tahapan yang sama," jelas Sirojudin.

Dia menuturkan, tuduhan dan klaim dari Prabowo serta timnya tentang hasil Pilpres, hanya sekedar gertakan. Karena mereka tahu akan kalah.

"Prabowo dan BPN juga sudah tau akan kalah. Tapi mereka masih berusaha melakukan bargaining," kata Sirojudin.

Bargaining atau tawaran yang dimaksudnya adalah semacam 'cost recovery plus', untuk didengar oleh Jokowi.

"Biaya finansial untuk pilpres kan tidak kecil. Akibat kekalahan, peluang mereka untuk mengembalikan biaya itu sangat kecil.Mereka bisa terhindar dsri kerugian jika pemenang membantu menutup 'cost' yang sudah dikeluarkan itu. Bentuknya tentu tidak harus uang keras. Tapi bisa dalam bentuk lain. Misalnya proyek atau bantuan kebijakan," ungkap Sirojudin.

Namun, masih kata dia, dugaan itu tidak akan cukup. Karena faktanya, hasil Pemilu menunjukkan suara Prabowo dan kubu BPN cukup besar.

"Atas dasar itu, hemat saya, mereka boleh jadi minta 'plus' di luar cost recovery. Misalnya, dalam bentuk 'power sharing', turut andil di pemerintahan, posisi-posisi lembaga negara, BUMN atau di legislatif," jelas Sirojudin.

Selain itu, lanjut dia, suara keras yang disampaikan Prabowo kemarin, menunjukkan bahwa mereka akan kehabisan waktu. Karena 22 Mei sudah dekat.

"Mereka berharap, itu akan membantu memperkuat bargaining mereka dan memungkinkan mereka mendapatkan cost recovery plus tadi secepatnya. Sebab jika KPU sudah mengumumkan hasilnya, nilai bargaining Prabowo semakin kecil, bahkan hilang," kata Sirojudin.

Sementara, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, menyayangkan apa yang disampaikan Prabowo kemarin. Karena belum ada pengumuman resmi. 

"Kita sayangkan penolakan itu tidak dibangun atas data dan fakta, karena yang dilakukan hanyalah asumsi dan wacana bahwa telah curang, tapi curangnya dimana, siapa yang melakukan, bagaimana modelnya dan modusnya, tidak kita dapatkan informasi itu dari Pak Prabowo," kata Karding.

Dia menuturkan, Prabowo tidak menunjukan sikap sebagai seorang negarawan. Bahkan dia menganggap Prabowo tidak siap kalah atau menang, sesuai komitmen kampanye damai yang dilakukan oleh KPU sebelumnya.

"Karena ini dilakukan oleh Pak Prabowo, maka ini akan mengganggu ketenangan di masyarakat," jelasnya.

Politisi PKB ini berharap, apa yang disampaikan Prabowo hanya bentuk letupan emosi sesaat dan bukan satu sikap politik yang permanen. Karena akan memberi dampak serius, terutama bagi hasil Pileg.

"Kalau tidak mengakui hasil Pilpres sebenarnya secara tidak langsung Pileg juga tidak diakui. Kalau tidak diakui, itu artinya tidak pantas dan patut kemudian dilantik Anggota DPR RI dari Gerindra, dan termasuk partai koalisi 02, kalau secara institusi mereka menolak itu. Ada konsekuensi lanjutan, berupa kemungkinan tidak diakui Pemilu," ungkap Karding.