Sukses

Bamsoet Dukung Jokowi Rangkul Demokrat dan PAN untuk Rekonsiliasi

Politikus Golkar itu menilai tidak ada masalah PAN dan Demokrat bergabung belakangan dengan pemerintah.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika punya keinginan untuk merangkul Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat. Hal itu demi terjalinnya rekonsiliasi dengan kubu yang kalah pada Pilpres 2019.

"Kalau presiden terpilih nanti, katakanlah Pak Jokowi yang saya yakini kembali memimpin yang kedua, terserah Beliau apakah nyaman untuk menarik partai berkoalisi. Tapi saya sarankan itu harus dilakukan untuk rekonsiliasi, saran saya," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Politikus yang akrab disapa Bamsoet itu berkaca pada Pemilu 2014. Dua kubu politik, Koalisi Merah Putih pimpinan Prabowo dan Koalisi Indonesia Hebat pimpinan Jokowi dalam prosesnya bisa cair. Hubungan kedua belah pihak mampu terajut kembali setelah ada pembelahan di pemilu.

"Tapi kita harap ke depan tidak ada lagi kubu-kubuan, kita harap pengumuman kita sampaikan ke publik, siapapun yang menang harus merangkul kelompok yang kalah untuk membangun bangsa, pemerintahan maupun di parlemen," jelas Bamsoet.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Demi Kepentingan Bangsa

Politikus Golkar itu menilai tidak ada masalah PAN dan Demokrat bergabung belakangan dengan pemerintah. Meski sebelumnya berada di barisan koalisi yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Tidak masalah, yang dipikirkan bukan masalah awal atau akhir, tapi kepentingan bangsa yang harus dikedepankan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing person yang akan ditunjuk oleh presiden," kata dia.

Terkait kursi kabinet yang akan disiapkan, Bamsoet enggan mengomentari. Dia tak ingin beranda-andai apakah Jokowi akan menyiapkan kursi menteri. Menurutnya hal itu hak prerogatif presiden.

"Itu kan kewenangan dari Presiden soal kabinet," pungkas dia.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.