TKN: yang Ingin Kerja Sama, Akan Kita Ajak Bangun Indonesia

Oleh Liputan6.com pada 07 Mei 2019, 22:25 WIB
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding menunjukkan pulpen yang dipakai Jokowi.

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat menyatakan bakal mengakhiri koalisi adil makmur, jika pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin menang dalam Pilpres 2019. Demokrat juga akan mempertimbangkan bila ada yang membangun komunikasi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan pintu terbuka bagi partai yang ingin kerjasama.

"Tentu yang ingin komunikasi ingin kerja sama dengan kita. Akan kita ajak untuk sama-sama gotong royong membangun Indonesia," ujarnya kepada wartawan, Selasa (7/5/2019).

Meski pintu terbuka untuk partai pengusung Prabowo, Karding berpendapat oposisi tetap penting. Sebab, hal itu sebagai penyeimbang kekuasaan.

"Walaupun dalam hemat pribadi saya penting tetep ada kelompok partai yang beroposisi agar check and balance pemerintah berjalan," kata Karding.

Di sisi lain, Politikus PKB itu menilai bahwa gemuknya partai di parlemen juga dibutuhkan. Supaya pemerintahan Jokowi berjalan efektif dan produktif.

"Ini dibutuhkan tetapi di satu sisi pemerintah butuh kekuatan yang besar di parlemen khususnya agar pemerintahan berjalan efektif dan produktif," kata Karding.

 

2 of 2

Dalih Demokrat

Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean saat memberikan keterangan soal Andi Arief. (Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin)
Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean saat memberikan keterangan soal Andi Arief. (Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin)

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya akan keluar koalisi jika Jokowi-Ma'ruf terpilih. Namun akan bertahan apabila Prabowo-Sandiaga menang.

Ferdinand berdalih pihaknya berdaulat setelah Pemilu selesai. Sehingga Demokrat memiliki kebebasan menentukan arah partai. Kemungkinan bergabung dengan Jokowi-Ma'ruf, apabila ada ajakan langsung.

"Kalau Jokowi mengajak, kita pertimbangkan dan dibahas oleh majelis tinggi yang dipimpin SBY. Kalau (Jokowi) tidak mengajak enggak mungkin juga kita masuk dalam pemerintahan, jadi sikap Partai Demokrat ditentukan pasca ada penetapan resmi dari KPU," kata Ferdinand di kantor KPU, kemarin.

Reporter: Ahda Bayhaqi

 

 

Lanjutkan Membaca ↓

Tag Terkait