Wiranto: Tuduhan soal Kecurangan Pemilu, Sangat Tendensius dan Ngawur

Wiranto Beri Penjelasan Soal Keamanan Pasca Pemilu 2019 — Menkopolhukam Wiranto bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan KSP Moeldoko memberi keterangan usai rapat koordinasi tentang keamanan pasca-pemilu 2019 di Jakarta, Rabu (24/4). Wiranto menjelaskan Sejumlah isu seperti hoaks dan tuduhan yang berakibat pada delegitimasi KPU. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Wiranto, menyebut tudingan adanya konspirasi pemerintah dan penyelenggara pemilu, yang mengatur agar salah satu paslon dalam pilpres menang, adalah tuduhan yang ngawur.

Hal ini disampaikannya, usai memimpin Rakorsus Tingkat Menteri, tentang permasalahan pasca pemungutan suara Pemilu 2019. Di mana salah satu pembahasan rapatnya mengenai isu adanya konspirasi tersebut.

"Tuduhan tersebut sangat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah dan tidak benar," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Dia menuturkan, hal ini mengiring opini, untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Bahkan ke hasil rekapitulasi.

"Diarahkan untuk mendelegitimasi pemerintah dan penyelenggara pemilu, terutama KPU-Bawaslu, termasuk hasil pemilu, yang sementara ini sedang dalam proses penghitungan," ungkap Wiranto.

Sebelumnya, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup dengan tokoh partai politik dan ulama di kediaman Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 23 April 2019 malam. Salah satu yang dibahas yaitu tentang dugaan kecurangan pemilu.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut, pertemuan tertutup di Kertanegara, membahas tentang dugaan kecurangan pemilu 2019.

"Semua berkesimpulan bahwa pemilu sekarang ini kok berlangsung jauh dari yang diharapkan. Kecurangan amat sangat di depan mata," kata Muzani di Kertanegara.

2 dari 2 halaman

Amankan C1

Kemudian, para relawan dan tokoh yang hadir terus mengumpulkan dan mencatat semua bentuk dugaan kecurangan dalam pemilu saat ini. Serta mengamankan formulir C1.

Dia menambahkan, respon Prabowo dalam saat pertemuan mengingatkan bahwa kedaulatan rakyat adalah dijunjung tinggi dalam negara demokrasi. Dan rakyat telah menyampaikan kedaulatannya pada Rabu, 17 April 2019 kemarin.

"Karena itu kita harus selamatkan kedaulatan rakyat itu, jangan sampai dirobek-robek atau diinjak-injak. Ini bagian dari upaya menyelamatkan masa depan bangsa negara. Tapi semua proses itu harus dilakukan dengan cara-cara yang tentu saja yang damai," tandasnya.