Sukses

BPN Klaim Prabowo Sering Sulit Dapat Tempat dan Izin Kampanye Terbuka di Daerah

Muzani mengatakan, hal ini membuat pihaknya kurang percaya terhadap penyelenggara pemilu.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani mengaku selama ini capres sokongannya, Prabowo Subianto sering mendapati masalah perizinan saat kampanye terbuka di beberapa tempat. Bahkan saat sudah mendapatkan izin, kampanye dibatalkan.

"Pak Prabowo itu mau kampanye di beberapa tempat enggak mendapatkan tempat. Di Tegal, sebagai contoh ya, mau kampanye di tempat lapangan yang cukup luas, bagus, katanya lapangan itu sudah dibooking. Di Slawi, Kabupaten Tegal, sudah di-booking. Nyatanya kemarin Pak Prabowo ke Tegal laporan itu enggak diapa-apain. Dibangun kagak, dipakai untuk sepakbola juga kagak. Kosong," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2019)

"Kemudian dipindahin ke namanya lapangan Trasa di Slawi lagi. Izinnya sudah keluar. Tahu-tahu dicabut izin itu oleh pemerintah daerah," sambungnya.

Muzani mengatakan, hal ini membuat BPNkurang percaya terhadap penyelenggara pemilu. Padahal seharusnya KPU bisa menjadi tombak keberhasilan demokrasi.

"Pertanyaannya, kalau udah begitu, terus kemudian ada kecurigaan berlebih, gimana? Kira-kira seperti itu yang terjadi. Jadi begitu terus, di beberapa tempat selalu begitu terus," ungkapnya.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Potensi Kecurangan

Sedangkan terkait ucapan Amien Rais yang menyebut jika ada kecurangan pemilu berarti Pilpres bohongan, Muzani menilai memang sudah banyak pontesi kecurangan. Salah satunya melalui pencabutan izin kampanye Prabowo di beberapa tempat.

Padahal, sebagai penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bisa menjaga kepercayaan dan mengatasi masalah pemilu.

"Saya kira KPU kan menjadi penanggung jawab dari penyelenggaraan pemilu, sehingga kepercayaan rakyat sepenuhnya tertuju pada KPU," ucapnya.

 

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.