Survei CSIS: Berlibur Saat Hari Pencoblosan Berpotensi Tambah Angka Golput

KPU Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 — Ketua KPU Arief Budiman (dua kanan) bersama Komisioner KPU melakukan pencoblosan saat menggelar simulasi Pemilu 2019 di halaman Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/3). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) menemukan potensi pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya atau golongan putih (golput) pada Pemilu Serentak.

Dari hasil survei, 7% dari populasi atau sekitar 13 juta pemilih berencana berlibur pada 17 April sampai 19 April 2019.

"Ada sekitar 7 % populasi atau lebih dari 13 juta pemilih yang akan merencanakan liburan saat Pemilu dilakukan pada 17 April 2019," jelas Arya saat rilis hasil survei di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019).

Arya mengatakan sebanyak 7% responden menyatakan akan berlibur pada hari pencoblosan, sementara 93 persen lainnya menyatakan tidak. Arya mengasumsikan yang berencana liburan kemungkinan tidak menggunakan hak suaranya.

"Memang itu kalau kita lihat kalau merencanakan liburan tanggal 17 April, dia enggak datang ke TPS otomatis enggak milih," ucap Arya.

Sementara Arya memprediksi 14,1% responden yang masih merahasiakan pilihannya juga berpotensi menambah angka golput.

"Mungkin bisa jadi disebut golput karena memang di survei menggabungkan golput dengan rahasia di angka 14,1 persen," kata dia.

2 dari 2 halaman

Ajak Gunakan Hak Suara

Untuk menurunkan angka golput, Arya menyarankan kepada seluruh pihak baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu untuk terus menyosialisasikan pentingnya menggunakan hak suara pada Pemilu Serental, 17 April 2019 mendatang.

"Mobilisasi pemilih ke TPS menjadi penting," tutup Arya.

Survei CSIS ini melibatkan 1.960 responden yang tersebar di 34 provinsi. Survei dilakukan pada 15 Maret hingga 22 Maret 2019 dengan metode multistage random sampling.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini:

Dalam kesempatan ini, deputi bidang identifikasi dan deteksi BSSN Irjen Polisi Dharma Pongrekun menyatakan adanya tiga serangan cyber yang dapat menganggu pelaksanaan pemilu serentak, baik pileg maupun pilpres, di antaranya serangan hack.