Fadli Zon Sebut Isu Ekonomi Bantu Naikkan Elektabilitas Prabowo-Sandi

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Fadli Zon mengungkap faktor meningkatnya elektabilitas capres-cawapresnya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Elektabilitas Prabowo-Sandi naik karena telah menyampaikan program ekonomi yang aktual dan realistis.

"Saya kira program ekonomi ya, dan juga program-program yang langsung aktual disampaikan lebih realistis," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3).

Isu-isu ekonomi itu meliputi impor pangan, kedaulatan pangan, hingga masalah UMKM. Masyarakat, kata Fadli, menginginkan adanya perubahan secara konkret.

"Peciptaan lapangan kerja, kemudian juga upaya-upaya untuk menurunkan tarif listrik, ya artinya memberikan kemudahan-kemudahan hidup bagi masyarakat secara konkret gitu. Dari apa yang sekarang dirasakan masyarakat makin susah," ungkapnya.

Sedangkan terkait survei Litbang Kompas, Fadli menilai lembaga survei Kompas independen. Namun, dia tetap mempercayai bahwa dalam survei internal BPN Prabowo-Sandi tetap unggul dari Jokowi-Ma'ruf.

"Kalau kami sangat optimistis bahwa Prabawo-Sandiaga sekarang leading dan menurut survei internal kami sudah melampaui petahana sekarang ini," ucap Fadli Zon.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, meski kalah secara elektabilitas, Prabowo-Sandi justru unggul di kalangan pemilih menengah ke atas. Kecenderungan tersebut disebabkan karena inkonsistensi kebijakan Jokowi.

Kalangan menengah atas pun melihat adanya pembangunan besar-besaran pemerintah yang dibiayai oleh APBN, subsidi, dan obligasi.

Selanjutnya gololongan menengah atas cenderung mereview peningkatan tax revenue di kemudian hari lantaran merekalah yang menjadi objek pajak. "Menengah ke atas dipikir untuk mendapat pajaknya, ini pula yang kemudian membuat kecenderungan orang menengah ke atas untuk menahan investasinya," jelas Fithra di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Alhasil, ketika melihat kecenderungan ini, mereka cenderung untuk tidak memilih atau bahkan beralih dukungan.

"Belum lagi kalau kita melihat dari fakta obligasi pemerintah, masih dalam 2014-2018 datanya 10 persen jadi kenaikan rata rata 15 persen per tahun itu mengakibatkan swasta kekurangan pembiayaan," urainya.