JK: Kepala Daerah Tak Harus Independen

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai kepala daerah tidak diharuskan independen atau bebas dalam berpolitik. Lontaran JK itu merujuk pada keputusan Bawaslu Jawa Tengah yang menyatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 35 kepala daerah di Jateng melakukan pelanggaran etika. 

JK yang juga Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyatakan, kepala daerah diusung oleh partai atau gabungan partai politik dan dipilih melalui pilihan langsung.

"Kalau bupati dan gubernur itu pilihan partai. Jadi tidak bisa dikatakan dia harus independen karena dia memang dari partai," kata JK di Kantor, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

Dia menjelaskan, beberapa kepala daerah yang berasal dari partai politik tentu akan mendukung keputusan partainya. Sebab mereka didukung atau diusung dari partai politik.

"Misal kalau dari PDIP kan posisinya jelas. Artinya mendukung pasangan calon yang sesuai dengan pilihan partainya," ungkap JK.

Kondisi ini berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memang tidak diperbolehkan berpihak kepada paslon. Sebab kata JK, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN diharuskan bersikap netral.

"Ya itu dalam pemilu ini yang tidak boleh berpihak itu ASN. Jadi beda kalau dengan ASN lain. Jadi memang gubernur itu berasal dari partai, jadi memang berbeda dengan posisi kalau ASN," kata JK.