Timses Jokowi Sebut Ganjar Pranowo Tidak Melanggar Peraturan Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan pemberian sanksi kepada 35 kepala daerah yang mengikuti deklarasi dukungan Paslon 01, Jokowi-Ma'ruf Amin. Bawaslu menilai, hal itu melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu dari 35 kepala daerah tersebut adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga mengatakan, tidak ada larangan seorang kepala daerah mendukung salah satu paslon.

"Ada nggak larangan kepala daerah mendukung salah satu capres? Tapi ketika dia libur boleh nggak? Artinya UU pun memperbolehkan mereka untuk mendukung capres manapun. Artinya juga nggak ada UU yang melanggar mereka mendukung, asal tidak menggunakan jabatannya dalam proses mendukung itu," ujar Arya di Jl Cemara, Menteng, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019.

Arya menegaskan, Ganjar Pranowo tidak melanggar kampanye lantaran tidak memanfaatkan jabatannya serta menggunakan uang dan fasilitas milik pribadi.

"Nah kalau Pak Ganjar Pranowo mengumpulkan para bupati untuk mendukung Jokowi, dan dikumpulkan tidak dengan menggunakan jabatannya, nah ikut pada peraturan UU saja. Ya mungkin ikut juga di hari libur ya. Mungkin cuti semua kali pada hari itu, jadi tidak melanggar," tandasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: