Tim Pakar Debat Sesi Kedua Sebut Akan Ada Kejutan dari Jokowi

Capres nomor urut 01 Jokowi saat mengikuti debat perdana Pilpres 2019. (foto: dok Ipang Wahid)

Liputan6.com, Jakarta - Putra mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim, Roosdinal Rhamdani Salim, didapuk menjadi salah satu tim pakar capres Joko Widodo atau Jokowi untuk debat sesi kedua, khususnya di masalah lingkungan dan sumber daya alam.

Kepada Liputan6.com, Roosdinal mengungkapkan akan ada kejutan di debat nanti, khususnya untuk sumber daya alam. Hal ini juga menjawab soal keinginan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) untuk menyinggung isu korupsi sumber daya alam dalam debat kedua.

"Insyaallah nanti Pak Jokowi akan menyampaikan statement ya. Saya enggak bisa mendahului ya, saya enggak bisa kasih tahu ke Anda ya. Jadi inilah surprise-nya," kata Roosdinal, Selasa (29/1/2019).

Dia menegaskan, Jokowi menyadari sumber daya alam itu harus dilindungi. Dan ini akan menjadi perhatian.

"Tapi memang sumber daya alam itu, Pak Jokowi sadar betul, sumber daya alam ini kan harus di-protect (dilindungi). Kalau dieksploitasi kan rusak nanti," ungkap Roosdinal.

Karena itu, dia meminta publik untuk menunggu apa yang akan disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam debat kedua nanti. "Jadi saya enggak bisa mendahului," ujar dia.

Roosdinal juga menyampaikan, pada debat capres kedua nanti, Jokowi akan menyampaikan sejumlah hal, termasuk tentang pencapaian dan keberhasilannya sejak 2014 hingga sekarang.

"Yaitu berkurangnya kebakaran hutan. Pada 2015 dahsyat sekali, sekarang kan bisa ditekan. Kemudian, ada one man policy, yang artinya seperti tata ruang itu menyatu. Jadi enggak Kementerian A, terus ke Kementerian B, satu saja cukup," kata Roosdinal.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Debat perdana capres dan cawapres putaran pertama mengangkat tema tentang hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan terorisme.

2 dari 2 halaman

Agraria dan Tata Ruang

Di sisi lain, terkait kritikan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), yang menyebut belum selesainya reformasi agraria, termasuk konfliknya, menurut dia adalah masalah pertanahan, sehingga tidak bisa langsung ditarik ke persoalan lingkungan hidup.

"Agraria ini kompleks. Misalnya tanah untuk petani, hutan untuk rakyat. Ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi koordinasi ini yang sedang dijalankan. Kalau belum kuat bisa dipahami, karena Kementerian Tata Ruang ini kan baru ada praktis 2014. Selama ini kan enggak pernah ada," jelas Roosdinal.

Meskipun demikian, masih kata dia, soal reformasi agraria ini tidak akan menjadi hambatan bagi Jokowi. Karena bisa dibandingkan dengan gaya kepemimpinan era Presiden Soeharto dan Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menghadapi tantangan tersebut.