Ikatan Advokat Pertanyakan Program Penegakan Hukum Capres-Cawapres

Momen Keakraban SBY, Prabowo, dan Jokowi — Dua calon Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dari Partai PDIP dan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra saling merangkul selama sesi debat pilpres 2014 di Jakarta pada 9 Juni 2014. (AP Photo/Dita Alangkara)

Liputan6.com, Jakarta - Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) mempertanyakan program penegakan hukum kedua pasangan capres cawapres khususnya dalam pemberantasan korupsi.

Kepala Bidang Humas DPP Ikadin Erwin Natosmal mengatakan dua pasangan calon masih abu-abu dalam implementasi programnya.

"Kalau mau dukung KPK, ya jelaskan bentuknya apa jadi lebih spesifik, supaya publik bisa yakin," kata Edwin dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (13/1/2019).

Menurut Edwin, ketegasan dalam penerapan program serta penyusunan visi misi sangat mempengaruhi perspektif masyarakat.

Ia juga memaparkan dari visi misi yang diserahkan oleh kandidat, hanya 46 persen program pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang bisa terukur.

Sementara visi misi pasangan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno hanya 47 persen program yang bisa terukur.

Sebagai contoh, kata Erwin, kedua pasangan tidak secara spesifik menunjukkan sikap keseriusan terhadap isu hak asasi manusia (HAM). Kedua pasangan juga tidak spesifik dalam program pemberantasan korupsi, khususnya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Masalah lainnya seperti isu reformasi pemilu dan reformasi di bidang peradilan. Kemudian, terkait isu pembenahan regulasi dan birokrasi," ucap dia.

2 dari 2 halaman

Debat Perdana

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat perdana bagi capres-cawapres pada 17 Januari 2019 mendatang. Tema debat perdana adalah Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Ada delapan panelis yang mengawal jalannya sesi debat pilpres pertama calon presiden dan wakil presiden. Di antaranya para ahli dari bidang hukum, korupsi, HAM dan terorisme sesuai tema debat pertama.

"Sudah ditetapkan ada delapan. Tujuh sudah konfirmasi bersedia. Satu kita kirim secara resmi karena dia mewakili institusinya. Itu dari akademisi, KPK, komnas HAM, Hikmahanto, Bivitri, Margarito Kamis. Pokoknya delapan-lah," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat 28 Desember 2018.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelum pelaksanaan Debat Pilpres Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi bertemu presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono