TKN Jokowi: Politik Membuat Sudirman Said Rabun Melihat Kenyataan

Oleh Ratu Annisaa Suryasumirat pada 10 Jan 2019, 12:27 WIB
Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)

Liputan6.com, Jakarta Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengkritik kebijakan ekonomi Jokowi. Sudirman menilai, pembangunan terkesan terburu-buru demi menghadapi Pemilu 2019.

Terkait hal itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menanggapi serius perkataan tersebut.

"Sudirman Said yang pernah menjadi menterinya Pak Jokowi, namun politik membuatnya rabun melihat kenyataan," kata Ace melalui sebuah pernyataan tertulis, Kamis (10/1).

Ace menjelaskan, dalam empat tahun ini Jokowi justru banyak melakukan terobosan dan transformasi dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dinilainya bisa menjadi fondasi bagi Indonesia maju.

Menurutnya, gaya kepemimpinan Jokowi tidak terjebak rutinitas birokrasi. Jokowi dilihatnya berani keluar dari zona nyaman, serta melakukan lompatan yang hasilnya tidak instan dan berjangka panjang.

"Contohnya, kalau hanya memikirkan elektoral maka infrastruktur hanya dibangun di Jawa. Karena populasi pemilih mayoritas di Jawa. Tapi Pak Jokowi keluar dari kepentingan elektoral semata dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang bersifat Indonesia Sentris, bukan Jawa sentris, di perbatasan, di pulau terdepan dan Indonesia Timur," tutur Ace.

Demikian juga dengan kebijakan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM) satu harga yang diterapkan di seluruh Indonesia. Ace mengatakan, hal ini mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehingga, pernyataan Sudirman dianggapnya sangat mudah dipatahkan dengan perubahan 4 tahun ini.

Ace menjelaskan, bagaimana Jokowi tidak hanya memikirkan elektoral dirinya. Yaitu, dengan berani mengambil risiko untuk melakukan perubahan fundamental.

"Ini telah dibuktikan oleh pak Jokowi dalam empat tahun ini dengan melakukan perubahan besar-besaran dalam peningkatan daya saing ekonomi, kemudahan berusaha dan membongkar mafia-mafia ekonomi. Termasuk di sektor energi dan sumberdaya mineral, Jokowi membubarkan petral. Ternyata setelah tidak jadi Menteri, Sudirman jadi cepat lupa," jelas Ace.

Begitu juga dengan reformasi bantuan sosial yang sudah dilakukan Jokowi. Menurutnya, kemiskinan bisa turun karena cakupan penerima manfaat kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat), dan PKH (Program Keluarga Harapan) diperbesar.

Selain itu, sistem penyalurannya juga dinilai Ace lebih efektif dalam empat tahun ini.

"Jangan sampai karena Pak Sudirman sakit hati semua capaian bersama sebagai bangsa justru dinafikan. Sehingga jadi rabun dalam melihat," tandasnya.

 

2 of 2

Pembangunan Tergesa-gesa

Dana Kampanye Prabowo-Sandiaga
Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasioanal (BPN) Sudirman Said memaparkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Prabowo-Sandiaga di Jakarta, Rabu (28/11). Prabowo-Sandiaga hingga saat ini tercatat Rp 41,9 miliar. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Sebelumnya, Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengkritik model pembangunan ekonomi rezim Jokowi. Menurutnya, pembangunan ekonomi di era Jokowi tergesa-tergesa dan terkesan dilakukan demi kepentingan pemilu.

Sudirman menyebut bahwa pembangunan proyek jalan tol Trans Jawa dan kereta api cepat Jakarta-Bandung sebagai salah satu model pembangunan ekonomi yang dilakukan dengan pendekatan pragmatis.

"Terlalu jelas, terlalu kelihatan bahwa seolah-olah agenda pembangunan ekonomi itu dikaitkan dengan agenda pemilu. Supaya bisa menjadi upacara peresmian, maka dipaksa selesai lebih cepat, dipaksakan pembangunan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan," kata dia dalam diskusi Rabu Biru 'Menuju Ekonomi Indonesia yang Adil dan Makmur' di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I No 35, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/).

Dia melanjutkan, pembangunan ekonomi di era Jokowi juga meminggirkan pendekatan teknokratik. Menurutnya, fundamental ekonomi suatu negara dibangun dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, perlu kajian ilmiah terhadap kondisi, potensi, masalah maupun isu-isu strategis yang dihadapi Indonesia dalam jangka waktu ke depan.

"Industrialisasi itu tidak mungkin dikelola secara short term, berganti-ganti pemimpin itu tidak mungkin. Saya bayangkan bila membangun food security atau kedaulatan panjang, kemudian energi dan manufaktur tidak dikembalikan kepada teknokrat tadi, maka kita akan terus berjalan di tempat dan akhirnya bermain pada gimmick-gimmick dan bukan fundamental ekonomi," tutur Sudirman.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓