Sukses

Kubu Jokowi Sindir Timses Prabowo: Belum Apa-Apa Sudah Khawatir

Sekjen PPP ini menilai jika ada pihak yang mengungkit kembali keterlibatan Prabowo dalam kasus pelanggaran HAM 1998 merupakan hal berdemokrasi. Menurut dia, hal itu pun tak bisa dilarang.

Liputan6.com, Jakarta - Kubu Jokowi menilai kubu Prabowo terlalu berprasangka buruk memprediksi isu HAM bakal dijadikan peluru dalam debat perdana capres dan cawapres pada 17 Januari mendatang. Kubu Jokowi melihat prediksi itu kekhawatiran kubu Prabowo yang berlebihan.

"Itu Suudzon saja. Belum apa-apa sudah khawatir sendiri, bahwa dugaan ada peran Prabowo dalam kasus pelanggaran HAM 1998 akan dipergunakan kami untuk menjatuhkan Prabowo," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, saat dikonfirmasi, Jumat (28/12).

Sekjen PPP ini menilai jika ada pihak yang mengungkit kembali keterlibatan Prabowo dalam kasus pelanggaran HAM 1998 merupakan hal berdemokrasi. Menurut dia, hal itu pun tak bisa dilarang.

"Namun, kalau ada elemen-elemen masyarakat sipil yang mengungkit soal itu, maka di zaman demokrasi dan keterbukaan ini, tentu itu hak masyarakat sipil tersebut," kata Arsul.

Dia pun meminta kubu Prabowo tak lantas menuding isu HAM diprakarsai kubu petahana apabila panelis menanyakan hal tersebut.

"Juga nanti kalau dapat debat Capres ada panelis yang menanyakan, maka itu jangan terus disimpulkan bahwa itu permintaan kami," pungkasnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tak Khawatir

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso tak khawatir bila isu Hak Asasi Manusia (HAM) kembali menyerang Prabowo Subiantodi debat capres pertama nanti. Menurutnya, isu HAM sudah kedaluwarsa.

Dia menilai, isu HAM dituding kepada Prabowo sejak peralihan orde baru ke era reformasi. Menurut Djoko, dalam kurun waktu lama tuduhan isu HAM tidak mempan. Sebab, di sistem demokrasi masyarakat bisa mengakses segala informasi dan menganalisa fakta.

Di sisi lain, Menurut Djoko, lebih baik berkorban melanggar HAM daripada keamanan negara tidak utuh. "5 Tahun lalu saya pernah ditanya itu, melanggar HAM atau negara ini jadi rusak atau runtuh. Lebih baik melanggar HAM. Kan saya saja yang dihukum negara tetap utuh. Itu pilihan-pilihan bagi orang yang bertugas di wilayah-wilayah krisis," pungkasnya.

Diketahui, debat pertama calon presiden dan wakil presiden bertema Hukum, HAM,Korupsi dan Terorisme. Debat pertama disiarkan oleh TVRI, RRI, Kompas TV dan RTV pada tanggal 17 Januari dan dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.