Sukses

DPP Pecat Ketua PAN Kalsel yang Dukung Jokowi-Ma'ruf

Eddy mengatakan bahwa alasan DPW PAN Kalsel mendukung Jokowi-Ma'ruf tidak bisa diterima.

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) resmi memecat Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan (Kalsel)  Muhidin. Pemecatan dilakukan usai Muhidin mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

"DPP tegas dengan memberhentikan Ketua DPW Kalsel," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/12/2018).

Eddy mengatakan bahwa alasan DPW PAN Kalsel mendukung Jokowi-Ma'ruf tidak bisa diterima. Karena itu, PAN akan segera merombak kepengurusan PAN Kalsel. 

Dihubungi terpisah, Wasekjen PAN Saleh Partoanan Daulay mengatakan DPP memang harus mengambil sikap tegas. Semua itu, kata dia dilakukan untuk menjaga kehormatan partai. 

"Ini dilakukan agar hal semacam ini tidak melebar. Selain itu, disiplin dan kehormatan partai juga sangat perlu dijaga," kata Saleh saat dihubungi merdeka.com, Jumat (14/12/2018).

Saleh mengaku kaget dengan deklarasi tersebut. Sebab, kata dia, tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa DPW Kalsel dukung Jokowi-Ma'ruf.

"DPP PAN juga sangat terkejut dengan deklarasi itu. Tidak ada pemberitahuan. Tidak ada riak-riak juga sebelumnya. Karena itulah maka perlu didalami alasannya," ucapnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Sejumlah Alasan

Sebelumnya diberitakan, Pengurus PAN Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf. Pengalihan dukungan dari Prabowo-Sandiaga ke Jokowi-Ma'ruf itu langsung disampaikan Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan Muhidin.

"Kami mendukung kemenangan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin di Kalimantan Selatan," ujar Muhidin, dalam keterangannya, Minggu (9/12/2018).

Ada sejumlah alasan pihaknya mengalihkan dukungan kepada Jokowi-Kiai Ma'ruf. Namun utamanya, masih kata dia, adalah bahwa mereka tak berani berbeda dengan mayoritas masyarakat di provinsi itu. Semua mampu melihat dan merasakan kerja pembangunan di era Jokowi.

"Pembangunan harus dilakukan dua periode. Karena kalau hanya satu kali, program pemerintah tidak maksimal. Contohnya saya menjabat Walikota Banjarmasin di 2 periode, bisa membangun Banjarmasin," ungkap Muhidin.

Reporter: Sania Mashabi

Saksikan video pilihan di bawah ini: 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.