Sukses

Soal Debat Orde Baru, Demokrat: PSI Cuma Niat Nyerang

Ferdinand menduga kalau usulan orde baru di debat capres diteruskan, bisa saja usulan debat soal PKI diangkat.

Liputan6.com, Jakarta - Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean melihat PSI cuma berniat menyerang pemerintah Orde Baru Soeharto dan pendukungnya, dalam usulan tema debat Pilpres. Dia tidak melihat semangat pemberantasan korupsi dalam usulan tersebut.

"Saya lihat semangat PSI membawa itu semangat menyerang orba bukan semangat pemberantasan korupsi. Bicara pemberantasan korupsi tidak bicara orde baru, orde lama, orde manapun bahkan orde sontoloyo," kata Ferdinand ketika dihubungi, Jumat (7/12/2018).

Jubir Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga itu menilai, usulan tersebut sengaja diangkat untuk menyerang kubu capres nomor urut 02. Sebab, Partai Berkarya yang dipimpin keluarga Soeharto itu menjadi pendukung Prabowo-Sandiaga.

"Jadi kalau sudah menyebut orde baru PSI cuma sedang menyulut kemarahan menyulut kebencian dan menyerang orde baru," kata Ferdinand.

Ferdinand menduga kalau usulan tersebut diteruskan maka bisa saja usulan debat soal PKI diangkat. Supaya menyeret Orde Lama atau era Soekarno.

"Nanti bisa saja kelompok keluarga Pak Harto mengusulkan misalnya Partai Berkarya mengusulkan supaya debat memasukkan tema PKI karena PKI ini sejarah kelam bangsa supaya milenial tidak lupa sejarah," kata dia.

"Artinya siapa kan orde lama lagi, orde lama siapa, orde lama akan terkait ibu Megawati, anak-anak Soekarno, Bu Megawati terkait dengan PDIP terkait dengan Pak Jokowi sebagai kader PDIP. Apakah kita akan selalu menyerang seperti itu? Kan begitu nanti," tandasnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Usulan PSI

Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni sebelumnya menjelaskan usulan itu dicetuskan lantaran pada koalisi masing-masing pasangan capres-cawapres berdebat mengenai citra Soeharto di masa kepemimpinannya.

Ketimbang berdebat hanya di tingkat koalisi, dia menilai masyarakat perlu mendapat pandangan tersendiri melalui debat capres-cawapres mengenai hal tersebut.

"Usulan ini jauh lebih mendidik masyarakat secara politik. Daripada berkilah bahwa Soeharto bukan simbol KKN, Soeharto bukan guru korupsi," jelasnya.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.