Janji Tim Prabowo untuk Warga Pantura Korban Tol Trans Jawa

Liputan6.com, Jakarta - Timses Prabowo-Sandiaga, Arief Poyuono menyebut pemerintah tidak memikirkan dampak negatif keberadaan Tol Trans Jawa yang terkoneksi dari Merak sampai Surabaya. Ekonomi masyarakat di sekitar jalur Pantura terdampak akibat tol tersebut.

"Mereka tidak lagi kecipratan rezeki tahunan dari arus mudik. Ataupun aktivitas tranportasi sehari hari yang melalui jalan raya di sepanjang Pantura," kata Arief kepada merdeka.com, Jumat (7/12/2018).

Ia menambahkan, data kajian Bank Indonesia perwakilan Cirebon menunjukkan, dalam kurun waktu kurang 2 tahun di sekitar jalur Tol Cipali beberapa bidang usaha di jalur Pantura mengalami penurunan bahkan kebangkrutan.

Arief memaparkan, hampir 70 persen restoran tutup, 30 persen warung kecil mengalami penurunan pendapatan dan 70 persen SPBU mengalami penurunan omset. Sehingga banyak terjadi PHK yang menyebabkan pengangguran serta peningkatan kemiskinan masyarakat di jalur Pantura.

"Dengan munculnya jalan Tol Trans Jawa, akan terjadi perubahan pola pertumbuhan kawasan, baik secara alami maupun terpaksa. Bangkrutnya beberapa bidang usaha sepanjang Jalur Pantura," sambung Arief.

Untuk menyikapi masalah itu, kata Arief, Prabowo-Sandiaga dalam seratus hari pemerintahannya bakal menanggulangi kebangkrutan ekonomi masyarakat di koridor jalan raya Pantura. Meliputi beberapa kota dan kabupaten di dalam wilayah adminstratif Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi prioritas utama.

Caranya dengan merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW yang diperbaharui seyogianya mengubah pola perkembangan linier menjadi terpusat (nucleated).

"Pusat pertumbuhan ini, atau juga sering dikenal sebagai growth center, dibuat dengan mempertimbangkan akses keluar dan masuk jalan tol trans Jawa," paparnya.

Kemudian, pusat pertumbuhan yang direncanakan di kota kota koridor pantura harus bersifat mixed use. Artinya semua kegiatan ekonomi masyarakat baik kecil, menengah, maupun besar harus bisa terakomodasi. Terlebih, bila pertumbuhan diperuntukkan bagi kawasan industri.

"Selain kawasan bisnis dan industri, harus pula direncanakan kawasan permukiman yang juga bersifat bauran, untuk berbagai derajat ekonomi masyarakat," katanya.