Sukses

PDIP: Bila Sri Mulyani Dilaporkan karena Acungkan 1 Jari, Guru Juga Bisa Diadukan

Dianggap berkampanye karena berpose satu jari saat pertemuan IMF dan World Bank 2018 di Bali, Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) oleh kubu Prabowo.

Liputan6.com, Jakarta - Dianggap berkampanye karena berpose satu jari saat pertemuan IMF dan World Bank 2018 di Bali, Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) oleh kubu Prabowo.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan jika mengacungkan satu jari saja dilaporkan kee bawaslu, maka akan banyak guru yang diadukan.

"Aduh nanti banyak guru-guru dong yang diadukan. Guru-guru kan juga banyak yang gini," katanya sembari mengangkat satu jari.

Meski begitu, isu tersebut akan tertutup dengan prestasi yang ditujukkan pemerintah.

"Ya kita lihat saja, kan ada antusiasme juga, respect, kemudian memberikan tanda bagus ketika kita sebagai bangsa mampu menjalankan tugas dengan baik. Ada event internasional, investasi meningkat, kepercayaan publik meningkat, ini kan merupakan hal yang positif. Yang kemudian kita kalau dikit-dikit semuanya melanggar, yang penting kan rakyat itu. Berkompetisi di tengah rakyat," ucap Hasto.

Hasto juga mengungkit aduan kampanye ke Bawaslu soal iklan Jokowi-Ma’ruf yang menampilkan foto serta nomor rekening untuk sumbangan kampanye.

"Emangnya kita kan mengumumkan nomor rekening agar diketahui oleh publik. Kalau nggak ada gambar Pak Jokowi, emangnya harus pake masker? Harus pake tutup? Kan ini menunjukkan bahwa ini memang nomor rekening, kami ingin transparan, kami ingin terbuka, kami ingin mengundang partisipasi masyarakat, dan kami ingin diaudit," ia menjelaskan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Ingin Transparan

Menurutnya, Tim Jokowi-Ma'ruf ingin agar segala sesuatu yang terkait dengan dana untuk kampanye transparan dan akuntabel.

"Kami tidak ingin belum-belum sudah beli saham hanya untuk menjadi capres, cawapres, membeli suara partai, kita gak ingin seperti itu," kata Hasto.

"Ini kan memang masa kampanye, tetapi kita kan juga mengikuti aturan untuk mengumumkan nomor rekening dari paslon, jadi semuanya juga harus dilihat dari tujuannya," tandas Hasto.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.