Pasang Iklan Sendiri, Kubu Jokowi-Ma'ruf Siap Dipanggil Bawaslu

Sebelumnya, pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dilaporkan diduga telah melakukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye videotron. Hal itu diketahui seorang warga bernama Sahroni yang melapor ke Bawaslu DKI Jakarta pada 9 Oktober 2018.

Dalam laporannya, Jokowi-Ma'ruf diduga melakukan kampanye menggunakan videotron, yang berada di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU.

Videotron yang dimaksud berada di Jalan Thamrin, Jalan Wahid Hasyim, dan di sekitar Tugu Tani, Jakarta Pusat. Selain itu ada videotron yang dipasang di Taman Anggrek, Jakarta Barat.

Sidang laporan itu sendiri sudah dimulai pada Selasa 16 Oktober 2018 oleh Bawaslu. Namun, sidang ditunda lantaran pelapor  keberatan Jokowi-Ma’ruf Amin diwakili tim kampanye tingkat provinsi di sidang tersebut.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Abdul Kadir Karding menilai, seharusnya, perwakilan sudah cukup mewakili Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Ya kalau undangan memang diundang kepada Pak Jokowi dan KH Ma’ruf, tetapi untuk hadir itu cukup diwakilkan oleh pengacara Pak Jokowi dan pengacara KH Ma’ruf kalau itu undangannya ke langsung Pak Jokowi atau KH Ma’ruf," kata Karding di Jakarta, Rabu 17 Oktober 2018.

"Tapi kalau sebagai pasangan karena kampanye, maka yang hadir nanti tim dari kuasa hukum TKN," lanjut dia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersilakan pasangan capres-cawapres untuk memasang alat peraga kampanye (APK), termasuk dalam bentuk videotron. Tapi, lokasinya tidak boleh di sembarang tempat.

"APK salah satunya videotron. Kita mempersilakan peserta pemilu memasang APK di tempat-tempat yang memang diizinkan pemda setempat. Kami juga mempersilakan peserta pemilu membuat APK masing-masing dengan jumlah yang terbatas," kata Anggota KPU Wahyu Setiawan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018).

Untuk APK berbentuk videotron, capres dan cawapres boleh memasang yang sudah difasilitasi oleh KPU. "Prinsipnya peserta pemilu memang diperbolehkan membuat APK secara mandiri selain yang difasilitasi KPU," ujar Wahyu.

Dia menjelaskan, pemasangan APK tidak boleh dilakukan secara mandiri atau sendiri. Melainkan harus mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing wilayah.

"Jadi misalnya APK-nya benar, tapi dipasang di tempat yang tidak diizinkan, itu pelanggaran kampanye juga, pemasangan alat peraga kampanye tidak pada tempatnya. Jadi bisa saja APK-nya benar, pemasangannya tidak sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: