Tim Jokowi: Kampanye Negatif Tidak Efektif di Pilpres 2019

Ilustrasi Pemilu 2019 — Badut berbentuk kotak suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), ondel-ondel, dan marching band ikut meramaikan pawai Deklarasi Kampanye Damai di Monas, Minggu (23/9). (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai tidak seharusnya PKS memperbolehkan kampanye negatif di Pemilu 2019. Beberapa waktu lalu, Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman memperbolehkan kadernya melakukan kampanye negatif.

"Itu cara-cara tidak mendidik, memangnya PKS sudah bagus 100 persen? Meskipun negative campaign tidak dilarang, tapi sebaiknya dihindari karena hanya mencari kelemahan-kelemahan orang lain," kata Baidowi di saat dihubungi Merdeka.com, Senin (15/10/2018).

"Kalau negative campaign untuk menyerang PKS gimana? Toh, teman-teman di PKS bukan malaikat, tapi insan politik yang tak lepas dari salah dan dosa," ujarnya.

Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin ini juga menegaskan, partainya bersama TKN akan selalu mengedepankan kampanye positif serta selalu optimistis dalam politik.

"Ya, kita imbau kepada seluruh anggota TKN untuk mengedepankan positive campaign," ucapnya.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Gede Pasek Suardika menilai kampanye negatif tidak efektif jika diterapkan pada Pemilu 2019. Menurut dia, yang terbaik adalah kampanye yang berkaitan dengan pemaparan program-program kerja.

"Black campaign adalah cara terburuk dan sangat merusak demokrasi. Negative campaign pun tidak efektif dilakukan," kata Pasek.

"Yang bagus adalah berikan info sebanyak-banyak apa ide dan program, sehingga rakyat akan menikmati pesta demokrasi," ujarnya.

Pasek menjelaskan, kampanye negatif dan kampanye hitam memiliki pengertian yang berbeda. Namun, lanjutnya, tetap memiliki sifat yang sama, yakni merusak.

"Pemahaman black campaign dan negative campaign dua hal yang berbeda walau sifatnya sama-sama destruktif," ungkapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bawaslu dan KPI ingatkan peserta Pemilu 2019 hati-hati saat berkampanye di media massa.

2 dari 2 halaman

Diperbolehkan

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa dalam konteks kampanye negatif, hal itu sebenarnya dibolehkan.

"Sepanjang memang kampanye itu dilakukan dengan data dan fakta. Namun, menurut saya, jangan mencari-cari, jangan fokus ke sana," ujar dia.

Karding mengatakan tujuan pilpres adalah membangun kebersamaan, solidaritas, demokrasi yang sehat, serta menjaga stabilitas dan keamanan. Masyarakat, kata dia, harus menjaga jangan sampai gaduh, menjaga toleransi, dan persatuan.

"Sehingga kampanye negatif bisa kita lakukan dalam rangka betul-betul mengetahui tentang jejak rekam. Tetapi tidak boleh mendominasi seluruh kampanye kita selama 6 bulan ke depan," Karding menambahkan.

Dalam pandangannya, yang pertama ditonjolkan dalam pilpres dan pileg adalah bagaimana menyampaikan rekam jejak dari paslon. Hal ini penting agar masyarakat tahu apa sesungguhnya yang menjadi watak dasar dan prinsip hidup seseorang yang sangat dibutuhkan dalam memimpin.

"Kedua, program apa yang akan disampaikan di depan, harapan-harapan apa yang ingin disampaikan di depan. Optimisme apa yang akan disampaikan di depan. Ketiga, tentu kerja apa, prestasi apa yang telah dicapai," ia melanjutkan.

Dengan itu, Karding menegaskan dari tiga jenis kampanye, yang perlu ditonjolkan adalah kampanye yang bernuansa positif.

"Kampanye dengan cara-cara yang sopan, dengan tone-tone yang positif, menjaga kesejukan, menjaga optimisme masyarakat, memberi harapan-harapan. Dan yang lebih penting adalah memberi solusi-solusi terhadap masalah bangsa sekarang dan yang akan datang," Karding mengakhiri.

Reporter: Sania

Sumber: Merdeka.com