Romahurmuziy: Dana Kampanye Jokowi Rp 11,9 Miliar dari 9 Parpol

Oleh Liputan6.com pada 25 Sep 2018, 20:08 WIB
Diperbarui 27 Sep 2018, 19:13 WIB
Lapor Dana Kampanye, Sekjen Partai Koalisi Jokowi - Ma'ruf Sambangi KPU

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengungkapkan, sumber dana awal kampanye pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, lebih banyak dari partai pengusung. Dana awal senilai Rp 11,9 miliar itu dianggap wajar karena jumlah partai pendukung bertambah sampai 9 partai.

"Jumlah parpol pengusung Jokowi lebih banyak, empat di antara mereka dulu sudah jadi pengusung, sekarang ditambah dua lagi, yang bisa dikatakan bukan partai kecil, PPP dan Golkar," kata politisi yang disapa Romi itu di kantor PPP, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2018).

Menurut dia, parpol-parpol itu menyumbang untuk dana awal kampanye Jokowi, yang kalau dibandingkan dengan dana kampanye parpol (untuk pileg) nilainya sebenarnya jauh lebih kecil.

"Kalau kemudian dana kampanye parpol saja kami bisa berikan sampai puluhan miliar, maka tidak sulit kalau kemudian dana awal kampanye Jokowi jumlahnya sekitar Rp 11 miliar. Itu juga dicatatkan," jelas Romi.

Selain itu, dia menyebut jumlah sumbangan yang besar untuk dana kampanye Jokowi-Ma'ruf sesuai dengan posisi Jokowi sebagai capres petahana.

"Bisa sangat dipahami kalau sumbangan pada Jokowi dan Ma'ruf lebih besar, karena di mana posisi calon petahana selalu lebih diuntungkan oleh keadaan," imbuh Romi.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Bukan karena Atribut

Sementara itu, menanggapi aksi walk out Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara Deklarasi Kampanye Damai, Romi menilai bukan karena masalah atribut partai. Menurutnya hal itu disebabkan oleh protokoler yang tidak patut bagi mantan Presiden RI.

Dia mengaku tepat berada di belakang mobil SBY saat acara parade. Dia menuturkan sebelumnya tidak ada tanda-tanda Presiden ke-6 RI itu bakal walk out dari Deklarasi Kampanye Damai.

"Saya melihatnya lebih karena pengaturan protokol yang barangkali dianggap tidak sepatutnya untuk seorang mantan Presiden," kata Romi.

Namun, dia tidak yakin pelanggaran penggunaan atribut partai menjadi alasan SBY. Sebab, Romi melihat banyak juga atribut Partai Demokrat.

"Karena kalau alasannya adalah keberadaan atribut, maka atribut Partai Demokrat bertebaran juga di sana, cuma memang tidak semeriah partai lain," imbuh dia.

Romi mengakui bahwa protokoler untuk mantan presiden tidak semestinya. Seperti yang dialami juga oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Semestinyalah ada protokol yang lebih memberikan tempat kepada Pak SBY berbeda dengan kita-kita ketum parpol yang memang belum pernah jadi presiden," ucap Romi.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Lanjutkan Membaca ↓