Timses Yakin Jokowi Bisa Selesaikan Kisruh Buwas dan Mendag soal Impor Beras

Oleh Lizsa Egeham pada 20 Sep 2018, 15:09 WIB
Diperbarui 22 Sep 2018, 14:13 WIB
Tampil Brewokan, Buwas Bahas Anggaran Bulog di DPR

Liputan6.com, Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin yakin Presiden Jokowi dapat segera menyelesaikan kisruh impor beras antara Kepala Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Tim pemenangan Jokowi juga meminta permasalahan ini tidak terlalu dibesar-besarkan.

"Insyaallah tidak akan lama lagi dua lembaga ini dikordinasikan sehingga tidak perlu ramai di publik tetapi diselesaikan baik-baik dikordinasikan dengan baik," kata Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni di Posko Cemara Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).

Menurut dia, permasalahan impor beras memang salah satu masalah klasik di Indonesia. Salah satu penyebabnya yaitu adanya perbedaan data antara Bulog dengan Kemendag.

"Saya kira salah satu masalah akut di negeri ini adalah soal data dan ini lah yang dikerjakan oleh Pak Jokowi dengan sepenuh hati. Tapi masih ada masalah karena masalahnya sudah akut, tapi Insyaallah Pak Jokowi akan segara dapat mengatasi," jelas Sekjen PSI itu.

Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Budi Waseso, menyebutkan, cadangan beras pemerintah aman sampai Juni 2019. Maka dari itu, menurutnya, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras.

Budi Waseso mengaku sudah membuat tim dari berbagai pihak, baik ahli independen, Kementerian Pertanian serta jajaran Bulog sendiri, guna menganalisis kebutuhan dan kondisi perberasan nasional.

"Tim mengatakan rekomendasi sampai Juni 2019, tidak perlu impor. Bahkan dimungkinkan beras cadangan impor dari Bulog tidak akan keluar. Tinggal menjaga, masa kita harus bertahan pada impor?" kata Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas seperti dikutip dari Antara, Jakarta, Rabu 19 September 2018.

Buwas menyebutkan bahwa saat ini cadangan beras di gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton. Jumlah tersebut belum termasuk dengan beras impor yang akan masuk pada Oktober sebesar 400.000 ton sehingga total cadangannya menjadi 2,8 juta ton.

 

2 of 2

Stok Akhir

Tampil Brewokan, Buwas Bahas Anggaran Bulog di DPR
Dirut Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis (13/9). Raker tersebut membahas mengenai Kinerja Operasional Tahun 2018. (Liputan6.com/JohanTallo)

Dari total cadangan tersebut, Bulog memperhitungkan kebutuhan untuk Beras Sejahtera (Rastra) hanya akan terpakai 100.000 ton. Dengan demikian, total stok beras yang ada di gudang Bulog hingga akhir Desember 2018 sebesar 2,7 juta ton.

Jika ditambah dengan serapan gabah dari dalam negeri sebesar 4.000 ton per hari (pada musim kering), Buwas memperkirakan stok akhir bisa mencapai 3 juta ton. Dia juga meyakini dengan posisi stok akhir Desember ditambah dengan serapan gabah hingga Juni 2019, Indonesia tidak perlu impor beras.

"Saya tidak mau lagi berpolemik mau atau tidak impor. Karena ada analisa tadi tidak perlu impor, maka kebutuhan sampai Juni 2019 aman," kata Buwas.

Dia menambahkan bahwa data kebutuhan beras Indonesia sebesar 2,4-2,7 juta ton per bulan memang perlu dipertanyakan. Dari data tersebut, tercatat bahwa setiap orang mengonsumsi beras sebanyak 130 Kg per tahun. Data tersebut menurut Buwas menjadi rancu dan mengakibatkan asumsi bahwa kebutuhan beras lebih banyak dari yang seharusnya.

Sementara, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, kewajiban Bulog untuk mengimpor beras sebesar 2 juta ton sudah ditentukan dalam rapat koordinasi (rakor) antar kementerian.

Meski begitu, Bulog dapat memperpanjang izin impor beras mengingat proses masuknya yang membutuhkan waktu.

"Kalau mereka ngotot (nggak impor) ya tidak apa-apa. Yang pasti, rapat koordinasi memutuskan jumlah total itu 2 juta ton. Itu keputusan rakor, bukan saya," tutur Mendag di Jakarta, Rabu 19 September 2018.

Mendag Enggar menjelaskan, keputusan rakor sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres). Tak hanya itu, Bulog juga diharuskan impor disebabkan kemampuan produksi beras yang masih kurang dari kebutuhan.

"Rakor memutuskan ini alurnya sesuai dengan Perpres. Jadi bukan mengimpor tambahan lagi. Dan kenapa masih impor, itu karena kemampuan produksi yang kurang," ujarnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Lanjutkan Membaca ↓