JK: 2019 Ganti Presiden Termasuk Kampanye, Tak Etis Dilakukan Saat Ini

Oleh Liputan6.com pada 28 Agu 2018, 18:44 WIB
Ditemani Ketua Inasgoc, JK Tinjau Media Center Asian Games 2018

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut gerakan 2019 Ganti Presiden di Surabaya, Jawa Timur dan Pekanbaru, Riau merupakan bentuk dari kampanye. Karena itu, dia menilai gerakan tersebut melanggar aturan bila digelar saat ini. 

"Itu pasti bagian daripada kampanye yang belum waktunya. Kalau mau kampanye jangan bilang ganti Presiden, bilang pilih ini, pilih ini," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (28/8/2018).

JK berpesan agar melakukan kampanye dengan baik dan menjunjung etika. Dia pun menganggap adanya tagline ganti presiden kurang etis.

"Kampanye masa' ganti presiden. Memangnya bagaimana? Jadi dengan sopan lah. Bahwa memang tempatnya pemilu itu cuma dua pilihannya, tetap presiden atau presiden terganti. Tapi bukan harus seperti itu," tambah JK.

Dia juga menjelaskan hal tersebut bukan bentuk dari makar. Tetapi gerakan tersebut tidak pada tempat dan waktunya.

"Enggak lah, kalau makar sih enggak. Bahwa tidak pada tempatnya dan takut terjadi konflik," ungkap JK.

 

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini

 

2 of 2

Penolakan Ahmad Dhani dan Neno Warisman

Wapres Jusuf Kalla menerima kedatangan pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Wapres Jusuf Kalla menerima kedatangan pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. (Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin)

Deklarasi gerakan #2019GantiPresiden menuai respons penolakan di sejumlah daerah. Deklarasi yang akan dihadiri musisi Ahmad Dhani di Surabaya berlangsung ricuh.

Aktivis gerakan 2019 ganti presiden, Neno Warisman diadang massa di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dan terpaksa kembali pulang ke Jakarta.

Kritikan pun mengalir ke pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintah dianggap represif dengan menggunakan kekuatan penegak hukum untuk mencegah deklarasi tersebut.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Lanjutkan Membaca ↓