PB IDI Akui Ada Pengecualian di Hasil Tes Kesehatan Capres-Cawapres

KPU mengumumkan hasil tes kesehatan bakal calon presiden dan bakal calon presiden bersama PB IDI dan RSPAD Gatot Subroto. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis mengatakan, hasil tes kesehatan keempat bakal pasangan calon tidak dapat dikatakan sempurna 100 persen. Atas kesepakatan bersama, PB IDI, RSPAD Gatot Subroto, dan KPU, kekurangan tersebut mendapat toleransi.

"Jadi kalau pun misalnya kita mendapat temuan, tapi temuan tersebut bisa dikoreksi, diobati, dan ternyata mampu menjalankan tugas selama lima tahun, tentu kita memberikan suatu rekomendasi ke KPU bahwa kita sudah selesai, tentunya yang bersangkutan memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan KPU," kata Ilham di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018).

Ilham menjelaskan temuan tersebut bersifat ringan dan tak berdampak pada kinerja capres dan cawapres terpilih. Temuan medis yang tersebut bersifat rahasia dan menjadi kebijakan internal KPU.

"Jadi penyakit tertentu tapi dalam satu grade ringan, kemudian bisa dikoreksi tentu berarti yang bersangkutan memenuhi syarat, mampu secara fisik, mandiri dapat melaksanakan tugas. Kalau temuan temuan medis, adalah rahasia. Kami sebagai dokter memberikan info ke Ketua KPU, jadi tanggung jawab Ketua KPU," jelas Ilham soal tes kesehatan Pilpres 2019.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Joko Widodo dan KH Ma'aruf Amin, jalani tes kesehatan hari ini di RSPAD Gatot Soebroto. Keduanya didampingi oleh anak-anaknya.

2 dari 2 halaman

Mampu Jalankan Tugas

PB IDI menjamin kesehatan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden 2019-2024, baik. Sesuai dengan hasil tes dilakukan oleh Jokowi-Ma'ruf, dan Prabowo-Sandiaga, dapat dipastikan keduanya secara sehat rohani jasmani mampu menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan.

"Kita menilai apakah dengan temuan temuan kita nyatakan dapat melaksanakan tugas itu, kita memprediksi selama lima tahun, kemampuan yang bersangkutan menjalankan tugas dan kewajiban itu dapat dipertanggungjawabkan," Ilham menyudahi.